telusur.co.id – Komisi III DPR berencana memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait beberapa  laporan salah satunya dari Forum Rakyat Indonesia Berdaya (RIB) atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Bekasi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah elemen masyarakat, anggota komisi III, Arsul Sani meminta pimpinan segera menindaklanjuti laporan tersebut.

“Kami meminta pimpinan secepatnya mengundang pimpinan KPK, untuk menanyakan sejumlah kasus pengaduan masyarakat, khususnya laporan RIB atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Bekasi,” kata Asrul Sani di ruang komisi III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/18).

Sementara itu, anggota asal FPKS, Nasir Djamil berjanji akan menanyakan kepada pimpinan KPK atas laporan yang telah diajukan RIB.

Sedangkan Junimart Girsang meminta agar laporan RIB dilengkapi. Sehingga Komisi III DPR dapat menindaklanjutinya.

“Buatkan kronologisnya, seperti apa kasusnya. Dengan begitu kami dapat menindaklanjutinya,” pinta Junimart.

Mendengar pernyataan beberapa anggota komisi III, Sekretaris Umum Forum RIB, Saut Manumpak menyambut baik.

Menurut dia, pernyataan itu akan membawa harapan baru terkait laporan RIB, khususnya dugaan tindak pidana korupsi dalam perjanjian perpanjangan hak guna bangunan atas nama PT Hero Supermarket dan PT YCH Distrikpark Indonesia di Kabupaten Bekasi.

“Selama ini kasus tersebut terkesan dipimpong oleh pihak KPK,” ketus Manumpak.

Sebelumnya, RIB melayangkan surat ke Komisi III DPR terkait belum adanya kepastian penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK.

BACA JUGA :  PAN Bakal Bahas Posisi Taufik di DPR

“Makanya hari ini kita diundang untuk menyampaikan terkait laporan tersebut. Nanti kita akan sampaikan satu persatu apa saja kasus yang menjadi prioritas untuk mendapat perhatian dari Komisi III DPR agar ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” ungkapnya.

Menurut dia, yang menjadi prioritas RIB saat RDPU dengan Komisi III DPR adalah laporan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bupati Bekasi terkait perpanjangan HGB PT Hero dan PT YCH Distripark Indonesia.

“Kami akan prioritaskan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Bekasi terkait perpanjangan HGB yang sudah dilaporkan ke KPK,” katanya.

Seperti diketahui, Forum RIB telah melaporkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ke KPK pada Jumat (21/7) lalu. Laporan dugaan tindak pidana korupsi itu berkenaan dengan kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga, yaitu PT Hero dan PT YCH di Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung. Sekitar 17 hektare asset daerah yang dikerjasamakan dengan dua perusahaan tersebut.

Dalam laporan itu, Ketua Forum RIB, Hitler P Situmorang mengungkapkan, adanya persoalan landasan Peraturan Daerah (Perda) yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam dalam kerjasama tersebut.

Seharusnya, kata dia, menggunakan Perda 10 tahun 2011 tentang asset milik daerah, bukan Perda 6 tahun 2011 tentang retribusi. Perda 6 tahun 2011 juga bisa digunakan saat pemda menyewakan fasos fasum kepada pihak ketiga.

“Karena kalau lahan fasos fasum itu kan dasarnya dari pengembang yang membangun perumahan ataupun apartement. Tapi kalau lahan yang dikerjasamakan yang saya maksud ini, murni milik negara dan tercatat di Desa Sukadanau nomor satu atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ungkap Hitler.

BACA JUGA :  Soal Eks Koruptor Nyaleg, Golkar Nunggu Sikap KPU

Dia menyebut, bila penyewaan asset pemda menggunakan Perda 6 tahun 2011 maka retribusi yang diperoleh pemda, berpotensi tidak tercatat dalam laporan neraca keuangan dan terjadi penghapusan aset. Dia memprediksi retribusi dari kerjasama penyewaan asset untuk PT Hero dan PT YCH selama 20 tahun mencapai Rp7,9 miliar.

Rinciannya, PT Hero sewa lahan seluas 93.285 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp4.664.250.000, ditambah biaya kontribusi 10 persen menjadi Rp5,1miliaran. PT YCH yang menyewa lahan seluas 50.090 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp2.504.500.000 ditambah biaya kontribusi 15 persen menjadi sekitar Rp2,8 miliaran lebih.

“Itu sewanya 20 tahun. Kalau pakai Perda No. 6 tahun 2011, aset tersebut berpotensi tidak masuk di neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga sangat rentan terjadi penghapusan aset milik daerah. Karena di audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dari tahun 2012, tidak saya temukan itu tercatat di neraca. Jadi sangat rentan ada kecurangan dalam pengelolaan aset milik daerah,” bebernya.

Meski begitu, Hitler tetap berkeyakinan kalau KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan masyarakat.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini