PDIP/Net

telusur.co.id – PDIP membantah kader terbaiknya, Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang haram hasil Korupsi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

Demikian disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto dalam keterangan tertulis, di Jakarta Kamis (22/3/18).

“Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun,” ucap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (22/3/18).

Menurut Hasto, Selama kepemimpinan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) partainya berada diluar pemerintah.

Sehingga, pernyataan Novanto dalam persidangan kasus korupsi e-KTP di pengadilan Tipikor sulit untuk dibuktikan.

BACA JUGA :  20.000 Buruh Kawal Prabowo Daftar Capres

Tak hanya itu dikatakan Hasto, dirinya menduga penyebutan dua kader terbaik PDIP untuk menjatuhkan citra partai.

“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” jelasnya.

Diketahui, dalam sidang tindak pidana korupsi yang digelar hari ini, Kamis (22/3/18), Setnov mengatakan bahwa dua petinggi PDIP yakni Puan dan Pramono menerima uang sebanyak USD500 ribu dalam proyek pengadaan e-KTP.

Menurut Setnov, hal itu diketahuinya saat melakukan pertemuan dikediamannya yang dihadiri oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini