Raden Yudi Anton Rikmadani/telusur.co.id

telusur.co.id – Aparat kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya diminta jeli dalam menerima setiap laporan yang masuk. Utamanya terkait kasus yang sedang hangat saat ini, yakni pelaporan pendiri Partai Amanat Nasional, Amien Rais.

Demikian disampaikan pengamat Hukum Pidana, Raden Yudi Anton Rikmadani, kepada wartawan, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Senin sore (16/4/18).

- Advertisement -

“Penegak hukum harus jeli dalam menerima laporan. Apakah laporan itu memenuhi unsur pidana atau tidak,” kata Yudi.

Disampaikan pria yang karib disapa Bang Yudi itu, unsur pelaporan terhadap Amien Rais tidaklah terpenuhi.

Sebab, kata dia, apa yang disampaikan Amien Rais itu pada saat memberikan ceramah apakah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, sebagaimana Pasal 156 a KUHP.

“Unsur Amien Rais tidak terpenuhi. Kalau konteks penodaan agama itu kan agama, bukan partai. Kalau partai, maka partai yang harus melaporkan. Partai mana yang merasa menjadikan permusuhan dan penodaan agama,” kata Bang Yudi.

Dijelaskan, Pasal tersebut dalam BAB V KUHP mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. Apakah pernyataan Amien Rais merupakan kejahatan ketertiban umum?

“Bahwa, perkataan Amien Rais itu bukan merupakan kejahatan. Dia kan menyampaikan ceramah dihadapan jemaah. Kalau merasa keberatan, seharusnya jemaah itu yang melaporkan,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Amien Rais resmi dilaporkan Cyber Indonesia ke Polda Metro Jaya, Minggu (15/4) terkait pernyataan dikotomi partai politik, partai Allah dan partai setan.

Ketua Cyber Indonesia Aulia Fahmi mengatakan, Pernyataan Amien Rais itu dinilai bisa memecah belah persatuan bangsa dan bernada ujaran kebencian sehingga harus diproses hukum.

Dalam salinan berkas laporan yang dibawa oleh Aulia, tercantum laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/2070/IV/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus, Tanggal: 15 April 2018 dengan nama pelapor Aulia Fahmi.

Adapun pasal yang disangkakan, yakni pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45A Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan atau pasal 156A KUHP. [ipk]

Bagikan Ini :