foto|net

telusur.co.id – Presiden Palestina Mahmoud Abbas Senin (30/4) kembali menyatakan rakyat Palestina menolak rencana perdamaian mendatang bagi penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Ketika membuka sidang empat-hari Dewan Nasional Palestina (PNC), Parlemen Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di pengasingan, Abbas mengatakan rakyat Palestina percaya AS tak bisa menjadi penaja perdamaian proses perdamaian Palestina-Israel karena sikap bias pro-Israel-nya.

Pertemuan PNC, yang pertama sejak 2009, diselenggarakan guna membahas hubungan yang tegang dengan Israel dan AS setelah keputusan Trump untuk mengakui kota suci Jerusalem sebagai ibu kota Israel, serta perujukan internal Palestina antara Parta Fatah, pimpinan Abbas, dan Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS), yang telah menguasai Jalur Gaza sejak 2007.

Trump sedang merumuskan rencana baru perdamaian bagi penyelesaian konflik Palestina-Israel setelah keputusannya mengenai Jerusalem dan instruksinya untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem pada Mei.

Abbas, yang juga adalah Ketua Komite Pelaksana PLO, mencela rencana mendatang Trump sebagai “akhir dari proses perdamaian di Timur Tengah”, demikian laporan Xinhua, Selasa siang.

Abbas kembali menyatakan takkan ada perdamaian antara Israel dan Palestina tanpa Jerusalem sebagai ibu kota negara masa depan Palestina.

Ia menambahkan, “Takkan ada negara Palestina tanpa Jalur Gaza dan takkan ada negara hanya di Jalur Gaza.” Ketua Parlemen Palestina Salim Zanoun memimpin upacara pembukaan pertemuan PNC itu pada Senin, dengan mengumandangkan lagu nasional Palestina dan memberi penghormatan kepada orang Palestina yang meninggal dalam konflik dengan Israel.

Zanoun menyerukan penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih presiden dan anggota baru Parlemen, dan pada saat yang sama mendesak HAMAS agar segera mengakhiri perpecahan internal Palestina, yang telah berlangsung selama 11 tahun.

“Jika Washington ingin menyediakan sesuatu, Washington harus menyatakan AS mendukung pilihan penyelesaian dua-negara dan Jerusalem Timur adalah ibu kota jika Negara Palestina Merdeka berdiri. Semau yang bertentangan dengan ini, kami takkan menerimanya,” kata Abbas.

Trump membuat rakyat Palestina dan seluruh Muslim di dunia ketika ia pada 6 Desember 2017 mengumumkan Jerusalem adalah ibu kota Israel, dan ia bermaksud memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem pada Mei.

Sejak pengumuman Trump itu, rakyat Palestina telah menuntut mekanisme banyak pihak internasional sebagai pilihan bagi monopoli AS sebagai penaja proses perdamaian tersebut dengan Israel, yang macet sejak 2014.

Abbas juga kembali menyampaikan penolakan bagi setiap proyek utnuk mendirikan Negara Palestina dengan perbatasan sementara, dan mengatakan itu adalah “pembubaran” masalah Palestina. (der/xinhua)

Bagikan Ini :