Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono/Net

telusur.co.id – Buruh bukannya tidak punya bargaining position, tetapi karena pemerintahnya tidak berpihak pada buruh. Karena itu, perjuangan kawan-kawan buruh bukan di saat hari buruh saja, tetapi di hari-hari biasa juga tetap berjuang.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Puyuono kepada telusur.co.id, Selasa (1/5/18).

Disampaikan Arief, kurangnya bargaining buruh, karena buruh belum satu dalam pilihan politiknya. Selain itu, banyak pengurus buruh yang bukan buruh, melainkan elite partai politik.

“Malah ada yang jadi ketua buruh karena warisan orang tuanya yang mantan ketua buruh. Saya nggak mau sebut namanya. Dan banyak ketua buruh di era Joko Widodo pada jadi Komusaris di BUMN. Nah masa dalam dirinya sendiri ada dua kepribadian sih, jadi wakil pemilik modal dan wakil buruh,” kata Arief.

Selain itu, mengenai upah buruh yang ditentukan oleh inflasi, jelas merugikan para buruh. Tapi harus sadar, yang buat PP 78 tahun 2015 tentang upah buruh adalah pemerintahan yang suka melanggar konstitusi dan sangat peduli dengan investasi asing bersyarat, yakni memperkerjakan TKA.

“Justru bukan buruh yang harus mikir terkait adanya Teknologi Industri 4.0. Tetapi gimana pemerintah menyiapkan program-program pendidikan dan pelatihan bagi buruh dan khususnya angkatan kerja baru, agar mampu bertranformasi ke industri dengan Teknologi Industri,” kata dia.

Karena, kata dia, secanggih apapun teknologi, baik itu robotisasi dan artificial intelligent juga tekno digital, pasti masih membutuhkan tenaga manusia. “Dan ini Joko Widodo nggak punya programnya,” kata dia.

Lalu, bagaimana pemerintah bisa tetap menciptakan kesempatan lapangan kerja yang berproduksi secara hand made yang unik dan berciri khas kebudayaaan sehingga punya keunggulan atau membuka lapangan kerja disektor agriculture dan aquaculture yang tidak terlalu banyak membutuhkan skill yang tinggi.

“Kalau untuk industri dengan Teknologi Industri yang canggih di Indonesia sih belum banyak lah, wong justru selama tiga tahun terjadi deindustrialisasi karena lemahnya daya beli masyarakat dan nilai kurs rupiah yang makin rendah terhadap dolar AS, sehingga banyak industri tutup,” kata dia.

Menurutnya, kabar uah buruh di Vietnam, Malaysia dan Thailand lebih murah dari Indonesia, adalah infomarsi sesat. GNP Malaysia dan Thailand saja, lebih tinggi dari Indonesia.

Dirinya merincikan pendapatan per kapita negara Asia Tenggara, dimana Singapura dengan US$ 93.680, Brunei Darussalam US$ 77.700, Malaysia US$ 30.430, Thailand US$ 18.730, Indonesia US$ 13.120, Philipina US$ 8.780, Laos US$ 7.910, Vietnam US$ 7.380, Myanmar US$ 6.850, Timor Leste US$ 4.990 dan Kamboja dengan US$ 4.300.

Pendapatan per kapita itu, lanjutnya, dinilai berdasarkan paritas daya beli. Paritas daya beli digunakan untuk menentukan produktivitas ekonomi dan standar hidup di antara negara-negara di seluruh dunia dalam periode waktu tertentu.

Sementara Vietnam, lebih rendah GNP-nya dari Indonesia. Tetapi, lanjutnya, jaring pengaman sosial mereka banyak. Subsidinya banyak, dan juga harga-harga sembako murah.

“Jadi sekali lagi, murahnya upah buruh di Indonesia karena banyak biaya siluman yang harus dikeluarkan oleh pengusaha, sehingga pengusaha tidak bisa memberikan upah yang sejahtera bagi buruh,” kata Koordinator Partai Gerindra Kalbar itu.

Dirinya merasa heran, lantaran Presiden Joko Widodo sendiri adalah seorang pengusaha, namun tidak bisa mengetahui masalah yang dihadapi oleh pengusaha dan buruh.

“Presiden Joko Widodo kan pengusaha, tentu tahu dong masalah yang dihadapi oleh pengusaha dan buruh. Bukan malah memudahkan pengusaha asing dengan mudah mengunakan tenaga kerja dari negaranya,” kata dia. [ipk]

Bagikan Ini :