Ribka Tjiptaning/Net

telusur.co.id – Adanya kelompok buruh yang mendukung salah satu bakal calon presiden, untuk Pemilu 2019 disesalkan. Sebab, sikap semacam itu akan mengundang politik transaksional, juga akan melemahkan gerakan buruh itu sendiri.

Begitu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning kepada telusur.co.id, Selasa (1/5/18).

“Saya mengecam sikap serikat buruh yang seperti itu. Harusnya, gerakan buruh menjadi kekuatan politik alternatif, di tengah peran parpol yang tidak maksimal dalam memperjuangkan kepentingan kaum pekerja,” kata Ribka.

Disampaikan politisi PDI Perjuangan itu, masih banyak PR bagi gerakan buruh, seperti menuntut penghapusan buruh outsourcing, tolak upah murah, penghapusan PP Nomor 78 tahun 2015, tolak kriminalisasi buruh, usut kembali kasus kematian Marsinah.

Dirinya mengingatkan, peringatan May Day adalah peringatan kemenangan kaum buruh, dalam memperjuangkan tuntutan 8 jam bekerja sehari pada Tahun 1886 di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia, sudah diperingati sebelum republik ini berdiri sampai orde lama. Dan pada Orde Baru, kaum buruh dilarang untuk memperingatinya.

“Tahun 1995 adalah perayaan pertama. Akibatnya, 15 peserta aksi ditangkap. Sebagian besar terluka karena ditabrak motor trail, dipukul dan ditendang. Gerakan buruh dihadapi dengan kekerasan,” kata Ribka.

Memasuki reformasi, buruh boleh berserikat dan mogok. Tumbuh banyak serikat buruh yang berani menuntut haknya. Era keterbukaan politik adalah jembatan bagi gerakan buruh membesar dan mampu memperjuangkan hak-hak pekerja.

Tapi sayang, kata dia, beberapa serikat buruh mulai berpolitik praktis dengan dimulai mendukung salah satu pasangan, dalam Pilgub DKI. Bahkan dengan menggunakan taktik isu SARA.

“Dan sekarang, ada serikat buruh mendukung salah satu bakal calon presiden untuk Pemilu 2019,” kata dia. [ipk]

Bagikan Ini :