Ilustrasi/Net

telusur.co.id – Memasuki tahun politik jelang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2019, banyak hal terjadi dan mempengaruhi situasi politik ekonomi perburuhan Indonesia, yang secara langsung maupun tidak langsung berimbas pada kondisi buruh migran Tanah Air.

Direktur Eksekutif Migran Care, Wahyu Susilo mengatakan, politisasi isu pekerja asing yang makin kencang menyusul dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus disikapi secara hati-hati.

“Penyikapan yang memicu sentiment anti pekerja asing, apalagi berbasis prasangka rasisme dan xenofobia bukan hanya kontra-produktif tetapi juga mengingkari semangat solidaritas lintas batas kaum pekerja,” kata Wahyu dalam keterangan kepada telusur.co.id, Senin (30/4/18).

Wahyu melanjutkan, bila aturan mengenai TKA dimaksudkan untuk memudahkan pengaturan perizinan pengurusan mereka bekerja, maka Migrant CARE juga menuntut konsistensi pemerintah untuk segera menerbitkan aturan yang mengubah tata kelola migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri yang berorientasi perlindungan, tanpa beban biaya yang memberatkan serta dikelola dengan mekanisme pelayanan publik.

Apalagi, hal tersebut merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap buruh migran Indonesia masih terus terjadi baik di negara asal maupun negara tujuan bekerja. Masih dijumpai adanya pelayanan-pelayanan yang diskriminatif, pembiaran atas terjadinya kasus perdagangan manusia serta kekerasan berbasis gender,” kata wahyu.

Lebih lanjut, sebagai pekerja dan warga negara asing di negara tujuan mereka juga rentan menghadapi tindak kekerasan, baik fisik maupun seksual, pelanggaran norma-norma perburuhan, berada dalam kondisi terisolasi dan terjauhkan dari akses keadilan.

Masih tingginya jumlah buruh migran Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati serta meningkatnya laporan mengenai jumlah buruh migran Indonesia yang kehilangan kontak dengan keluarga selama belasan tahun juga menjadi agenda mendesak yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.

Terkait dengan pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres, Migrant CARE mengingatkan semua pihak yang berkontestasi dalam proses electoral untuk tidak mempolitisasi isu perburuhan secara brutal dan bahkan cenderung memecahbelah kekuatan dan solidaritas kaum pekerja.

“Proses electoral tersebut seharusnya dimaknai sebagai ajang adu gagasan cerdas dan tawaran kebijakan mengenai politik perlindungan buruh (termasuk didalamnya buruh migran) dan perluasan lapangan kerja,” bebernya.

Migrant CARE, kata Wahyu, juga mendesak para penyelenggara Pemilu untuk memastikan buruh migran Indonesia terjamin hak politiknya dalam proses Peileg dan Pilpres.

“Selama ini, angka partisipasi buruh migran Indonesia dalam Pemilu masih sangat rendah karena tidak ada keseriusan para penyelenggara Pemilu untuk memastikan pemenuhan hak politik buruh migran,” tukas dia. [ipk]

Bagikan Ini :