Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini/telusur

telusur.co.id – Massa aksi buruh memadati depan pintu gerbang gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/18). Mereka menyuarakan tentang kesejahteraan buruh, utamanya menolak adanya Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang TKA.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua Komisi IX Dede Yusuf, serta Politisi Senior PAN Amien Rais hadir di atas podium, menemui para demonstran.

Jazuli dalam orasinya menyampaikan, hari buruh tahun ini diwarnai kebijakan yang ironi bagi tenaga kerja Indonesia. Salah satunya, Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang baru saja dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Jazuli, alasan pemerintah mengenai Perpres tersebut guna mempermudah ijin administrasi TKA dengan dalih menarik dan meningkatkan investasi seperti membuka pandora serbuan TKA yang selama ini disinyalir telah terjadi dan meresahkan.

Ditambah, hasil investigasi Ombudsman RI menemukan fakta banyak masalah dan pelanggaran TKA antara lain, pelanggaran ijin kerja/tinggal, maraknya TKA pekerja kasar, dan disparitas gaji antara pekerja lokal dan TKA.

Bahkan dalam kajian sejumlah pihak berkompeten, Perpres tersebut membuka peluang masuknya TKA ilegal. Karena, dalam ketentuan Perpres tersebut menyebutkan bahwa TKA dapat menggunakan visa terbatas (vitas) dan izin tinggal sementara (itas) untuk bekerja di Indonesia.

“Dalam Perpres tersebut disebutkan dimana setiap pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk,” kata dia.

Tidak itu saja, Jazuli juga menilai Perpres tersebut berpotensi melanggar Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Jaskon), Undang Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Untuk itulah, Perpres 20/2018 bukti Pemerintah tidak sensitif terhadap kondisi dan masalah tenaga kerja dalam negeri. Sehingga, ia meminta Perpres tersebut di cabut.

Momentum Hari Buruh ini harus menjadikan Pemerintah kembali perhatian dan berpihak pada buruh bangsa sendiri.

“Untuk itu, Fraksi PKS minta Perpres cabut atau setidaknya dikoreksi. Jangan karena kebutuhan investasi mempermudah TKA, sementara tenaga kerja lokal tidak diperhatikan selayaknya,” kata Anggota Komisi I ini.

Dengan meminta Perpres itu dicabut, kata dia, PKS tidak berarti anti asing atau anti investasi, tapi ada skala prioritas disesuaikan kebutuhan rakyat, seperti Perpres tentang kemudahan penyerapan tenaga kerja lokal atau Perpres peningkatan kesejahteraan buruh atau Perpres percepatan perlindungan dan kemudahan pelayanan TKI.

“Kalau rakyat masih banyak yang menganggur tugas Pemerintah cari investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, bikin proyek-proyek negara yang padat karya untuk rakyat kita atau fokus pada kebijakan yang mempermudah dan mensejahterakan buruh kita sendiri,” kata dia. [ipk]

Bagikan Ini :