Gedung MK/Net

telusur.co.id – Beberapa organisasi buruh mengajukan permohonan uji materi Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara: 34/PUU-XVI/2018.

Adapun pasal yang diujikan yakni, pasal 73, pasal 122 huruf l, dan pasal 245, terkait dengan pemanggilan paksa oleh DPR.

Permohonan diajukan oleh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang diwakili oleh Nining Elitos dan Sunarno, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI) diwakili Eduard Parsaulian Marpaung, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) oleh Ilhamyah dan Damar Panca Mulya, dan SINDIKASI oleh Ellena Ekarahendy dan Nur Aini.

Kuasa hukum pemohon Arif Maulana mengatakan, para pemohon menilai bahwa DPR bukanlah lembaga yudikatif yang mempunyai wewenang untuk memanggil, memeriksa, bahkan melakukan penyanderaan dengan bantuan kepolisian.

Pemohon juga menganggap tidak ada kejelasan untuk perkara apa warga negara dapat dipanggil paksa, dan dilakukan penyanderaan.

“Hal ini berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” kata Arif, di gedung MK Jakarta, Kamis (3/5/18).

Menurut pemohon, segala tindakan yang dikategorikan “upaya paksa” harus diatur tata cara dan hukum acaranya melalui undang-undang. Sedangkan pada UU MD3 pemohon tidak menemukan tata cara dan hukum acara untuk upaya paksa tersebut.

Sementara pasal 122 huruf l, dinilai oleh pemohon tidak memiliki definisi yang jelas mengenai apa yang dianggap dengan merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Sedangkan prosedur untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR pada pasal 245 UU MD3, menurut pemohon bertentangan dengan prinsip independensi peradilan.

Menurut para pemohon, diberlakukan pasal-pasal ini, berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan di muka hukum yang dijamin di dalam UUD 1945. [ipk]

Bagikan Ini :