Net

telusur.co.id – Sidang lanjutan untuk tujuh perkara pengujian Undang-Undang No 2 tahun 2008 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (3/5/18).

Hal itu sebagaimana disampaikan Jurubicara MK, Fajar Laksono melalui pesan singkat. Ada pun tujuh perkara ini diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Presidium Rakyat Menggugat, dan tiga perkara lainnya diajukan oleh perserorangan warga negara Indonesia.

“MK menggelar sidang pleno lanjutan uji UU MD3,” kata Fajar.

Dalam dalil permohonan, tujuh perkara tersebut menggugat ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3.

Berdasarkan berkas perkara yang diterima MK, pemohon menganggap pasal-pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan tidak adil bagi masyarakat, bahkan pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5) menyatakan bahwa DPR berhak melakukan pemanggilan paksa melalui pihak kepolisian, bila ada pejabat, badan hukum, atau warga negara yang tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut oleh DPR.

Sementara Pasal 73 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam menjalankan panggilan paksa tersebut Polri diperbolehkan menyandera setiap orang paling lama 30 hari.

Pemohon menilai Pasal 122 huruf k telah bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, karena dalam pasal tersebut memuat ketentuan bahwa DPR akan melakukan langkah hukum bagi siapapun yang merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Sedangkan Pasal 245 ayat (1) memuat bahwa setiap anggota DPR memiliki hak imunitas secara luas, sehingga hal ini mengancam kepastian hukum yang adil, juga mengancam adanya diskriminasi di hadapan hukum. [ipk]

Bagikan Ini :