Menteri BUMN Rini Soemarno/Net

telusur.co.id – Rekaman pembicaraan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Mariani Soemarno dan Direktur Utama PT. PLN, Sofyan Basir yang isi pembicaraannya di rekayasa, juga disebarkan di Medsos, merupakan cara-cara kotor yang dilakukan untuk mendiskreditkan Menteri BUMN.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Puyuono kepada telusur.co.id, Sabtu (5/5/18).

Menurutnya, tidak ada yang istimewa dalam percakapan telepon antara Menteri BUMN dan Dirut PLN, sekalipun dalam rekaman tersebut menyebut nama kakak dari Menteri BUMN, Rini Soemarno, Ari Soemarno.

“Sudah jelas dan clear bahwa rekaman tersebut adalah membahas kerjasama antara PT. BSM dengan PLN dan Pertamina, untuk membangun Terminal Gas Bojanegara yang hingga saat ini belum terealisasi,” kata Arief.

Pembicaraan dalam rekaman antara Meneg BUMN, lanjutnya, wajar-wajar saja karena hanya membahas besaran share (pembagian) saham yang harus dikuasai oleh PLN, yang nantinya sebagai Konsumen dari Terminal Gas Receiving Bojanegara untuk mensuplai gas ke PLTU Muara Tawar.

Dimana, kata dia, PLN meminta saham hingga 15 persen dalam joint venture antara PT. BSM, PLN, dan Pertamina, dimana Pertamina bertindak sebagai offtaker.

“Selain menjadi offtaker, saat ini Pertamina juga ikut di manajemen untuk menjamin kualitas produk sebelum sampai ke konsumen. Dalam skema kerja sama ini, BSM menyerahkan sepenuhnya offtaker LNG kepada Pertamina,” kata dia.

Dirinya menjelaskan, offtaker merupakan pembelian hasil-hasil minyak dan gas bumi serta turunannya, untuk kemudian disitribusikan kembali ke konsumen.

Terminal regasifikasi yang digagas sejak 2013 ini, menurut Arief, menguntungkan semua pihak karena kerja sama ini murni business to business demi mengantisipasi defisit gas di Jabar.

Namun dirinya menyayangkan lantaran hingga sekarang ini belum terealisasi, yang dikarenakan belum ada kesepakatan besaran kepemilikan saham antara ketiga corporasi tersebut.

Sementara sangat jelas Ari Soemarno bertindak sebagai lead coordinator PT. BSM sejak 2013 artinya tidak Ada konflik of interest dalam kerjasama ini.

“Dan wajar saja terjadi negoisasi dalam menentukan besaran saham terkait beban dan modal yang disetor dalam proyek tersebut. Dan jelas kok Ibu Rini tetap meminta agar PLN bisa memiliki saham yang signifikan, hingga akhirnya tidak ada kata sepakat dalam kerjasama tersebut,” kata dia.

“Jadi, plintiran rekaman menjadi bagi-bagi fee merupakan fitnah. Dan mulai terlihat ada operasi senyap dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengantikan posisi Menteri BUMN yang akhirnya nanti akan menjadikan BUMN sebagai bancaan.”

Disampaikan Arief, kalau melihat dari pengakuan Sofyan Basir yang mengetahui pembicaraannya dengan Menteri BUMN direkam, artinya patut diduga ada seorang yang disuruh merekam pembicaraan tersebut yang kemudian suatu hari bisa digunakan untuk mendiskreditkan Menteri BUMN.

Dirinya bahkan sudah melakukan pengecek ke Telkomsel bahwa tidak bisa dan tidak mungkin percakapan bisa direkam oleh operator seluler, kecuali oleh aparat penegak hukum dan BIN.

“Tapi kok rasanya nggak mungkin aparat penegak hukum dan BIN ya,” kata koordinator Gerindra Kalbar itu.

“Patut diduga justru ada kepentingan SB yang dijanjikan menjadi Menteri BUMN oleh group mafia BUMN dengan berperan seakan-akan bertahan meminta besaran saham yang kepentingan PLN kemudian rekaman tersebut di plitir menjadi seperti bagi-bagi fee untuk mendiskreditkan Menteri BUMN.”

Dia pun melihat keanehan adanya organisasi LSM jadi-jadian yang digerakan untuk melakukan aksi demo dengan dasar rekaman tersebut. “Ini pasti ada group mafia BUMN yang selama ini kesulitan melakukan bancakan di BUMN selama era pemerintahan Joko Widodo yang mana BUMN lebih dikelola secara professional,” kata dia. [ipk]

Bagikan Ini :