Foto: telusur.co.id

telusur.co.id – Sembilan orang yang terjaring OTT KPK yang salah satunya anggota dewan menjadi perhatian bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Utamanya soal larangan terhadap eks nara pidana (napi) menjadi calon legislatif (caleg).

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, larangan bekas Napi berpolitik praktis sudah ada dalam Draft Peraturan KPU yang dibahas dengan Komisi II DPR.

“Pasal (larangan mantan napi/koruptor) itu masih ada di dalam Draft PKPU. Dua pasal yang sedang diperdebatkan banyak pihak melampirkan laporan harta kekayaan, kedua mantan napi korupsi. Kedua pasal itu masih ada,” kata Arief di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (5/5/18).

Arief menuturkan, korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, KPU ingin meperbaiki keadaan ini, salah satunya dengan hak politik praktis mereka dibatasi. Harapannya, agar para pemimpin baik eksekutif maupun legislatif tidak lagi terjerat oleh korupsi.

“KPU dari dulu memang ingin itu dimasukkan (pasal eks Narpi ilarang caleg),” tukas dia.

Sebelumnya, Tim Satuan Tugas KPK menggelar operasi tangkap tangan di DKI Jakarta. Tim penindakan mengamankan anggota DPR dan delapan orang lainnya.

“Ada kegiatan tim penindakan di lapangan, kita amankan total 9 orang yang kita bawa ke kantor KPK. Ada beberapa unsur, ada dari pihak swasta, driver, PNS, dan ada anggota DPR RI,” kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah.

KPK juga mengamankan uang ratusan juta rupiah. “Ada uang yang kita amankan, ratusan juta rupiah dalam pecahan rupiah,” kata dia. [ipk]

Bagikan Ini :