Ilustrasi/Net

telusur.co.id – Pemerintah diminta memperbaiki sistem perizinan daerah. Sebab, “barang” itu menjadi lahan empuk bagi pejabat dalam melakukan korupsi, sehingga mempersulit pelaku usaha melakukan ekspansi maupun pengembangan bisnis.

Permintaan itu disampaikan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas, di Jakarta, Minggu (6/5/18).

ICW mencontohkan, Bupati Mojokerto Mustofa Kemal Pasa yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dengan dugaan mempersulit izin sekitar 11 perusahaan, sehingga terpaksa memberikan gratifikasi kepada Mustofa agar usahanya dapat beroperasi di Mojokerto.

“Korupsi tidak hanya terkait belanja barang pemerintah, tapi juga terkait perizinan,” kata dia.

Menurutnya, saat ini perizinan sudah dipangkas namun tidak transparan, sehingga menjadi celah pejabat daerah melakukan korupsi. “Perizinan dibuat lama dengan harapan nanti ada fee dan tip dan segala macam. Jadi sekarang pilihannya mengikuti cara yang berputar-putar atau bertele-tele dan lama, atau mengikuti pola permainan mereka (pejabat daerah),” kata Firdaus.

Menurut Firdaus, dalam menerapkan aksinya, pejabat daerah tidak pandang bulu, tidak hanya perusahaan swasta, perusahaan BUMN pun diperlakukan seperti itu.

“Tidak ada gunanya izin yang tadinya ratusan dipangkas menjadi tinggal sedikit tapi tertutup, sehingga menciptakan korupsi yang baru,” katanya.

Karena itu, ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan kewenangan perizinan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Jika dibiarkan terus, akan semakin banyak bupati yang bakal menjadi tersangka kasus korupsi, kata Firdaus.

ICW mencatat pada 2017 lalu ada 30 orang kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi, dimana mayoritas merupakan bupati dan wakil bupati, yang jumlahnya mencapai 24 orang, sedangkan sisanya lima walikota/wakil wali kota, dan satu orang Gubernur.

Selain itu, otoritas bursa juga harus memiliki mekanisme pengaduan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat dibursa, sebab saat ini belum ada mekanisme bagi emiten bursa jika perizinannya dihambat oleh pejabat di daerah.

“Kalau anggota bursa perizinannya dihambat, harus mengadu kemana. Nah ini harus ada mekanisme peniup pluit atau mekanisme aduan, sehingga proses bisnisnya tetap berjalan. Pengawasan dan pelaporan ini juga harus diberikan kepastian dan kekuatan hukum,” katanya. [ipk]

Bagikan Ini :