Foto: telusur.co.id

telusur.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pejabat Kementerian Keuangan berinisial YP, sudah dipantau terkait pengurusan anggaran di daerah.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Kantornya, Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/5/18), terkait OTT Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Amin Santono.

“Terkait AMS (Amin Santono) itu memang Rp 400 juta, nah untuk YP (Yaya Purnomo) itu kita amati sudah lama, jadi banyak orang daerah yang memberi, nanti ada satu kasus OTT sebelum ini mudah-mudahan juga sangat terkait erat,” kata Agus.

Dalam perkara ini, YP ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama dengan Amin dan perantara dari pihak swasta Eka Kamaluddin.

Suap berasal dari pengepul yang juga kontraktor proyek yaitu Ahmad Ghiasti.

Amin menerima suap Rp 400 juta yang diberikan secara tunai sedangkan Eka sebagai perantara mendapat Rp 100 juta melalui transfer.

Namun, dalam OTT pada Jumat malam di kawasan Halim Perdanakusumah itu, KPK juga mengamankan emas batangan dan uang dalam rupiah maupun mata uang asing, yaitu logam mulia seberat 1,9 kilogram, uang Rp 1.844 miliar termasuk Rp 400 juta yang diamankan di lokasi OTT, serta uang dalam mata uang asing 63 ribu dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.

“Uang (di luar Rp 400 juta) tadi ditemukan di apartemen saudara YP, karena yang bersangkutan menerima uang 100 dolar AS dari daerah lalu diganti menjadi logam mulia. Siapa saja yang memberi kita punya data, nanti digali lebih lanjut, mudah-mudahan akan ditemukan,” ungkap Agus.

KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan kasus sejak Desember 2017 setelah mendapat informasi dari masyarakat.

Pasal yang disangkakan kepada Amin, Eka dan Yaya adalah pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan untuk pemberi suap, akan disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 jo KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. [ipk]

Bagikan Ini :