Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon/Net

telusur.co.id- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM.

Menanggapi putusan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyarankan HTI melakukan upaya banding terhadap putusan PTUN tersebut.

“Saya kira iya (sarankan Banding-red). Karena hal itu dijamin dalam konstitusi,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (7/5/18).

Wakil Ketua DPR ini menjelaskan, HTI telah mengakui atau memposisikan diri mendukung Pancasila, NKRI dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Oleh sebab itu, tidak ada alasan bila pemerintah melakukan pembubaran terhadap HTI hanya karen perbedaan sikap.

“Kita mendorong tidak boleh ada ormas yang diberangus oleh negara apalagi karena perbedaan-perbedaan sikap,” tukasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN menolak gugatan HTI terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam persidangan di PTUN.

Dalam putusan tersebut, permohonan HTI agar pengadilan membatalkan pencabutan status badan hukum mereka oleh Kementerian Hukum dan HAM ditolak majelis hakim.

“Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana membacakan putusannya.

Majelis hakim menilai surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur.

Bagikan Ini :