Fadli Zon/Net

telusur.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku sangat menyayangkan keputusan PTUN DKI Jakarta yang menolak gugatan HTI terhadap surat keputusan Menkumham tentang pembubaran ormas bernafaskan Islam itu.

Sebab, mendirikam organisasi merupakan hak warga negara dan dijamin oleh konstitusi . Terlebih lagi, HTI dinilainya tidak melakukan perlawanan hukum.

“Harusnya kalau kita memang sebuah negara yang demokrasi dan selama tidak ada tindakan-tindakan yang melawan hukum apalagi juga kekerasan dan sebagainya, selama ini yang saya tahu tidak dilakukan oleh HTI, harusnya kita menjunjung demokrasi kita itu. Meskipun dengan perbedaan-perbedaan,” kata Waketum Partai Gerindra itu,  di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/18).

Untuk itu ia menyebut akan mendukung langkah banding HTI. Karena, dia menilai, apa yang dilakukan pemerintah kepada HTI tidak menjunjung demokrasi.

“Saya kira iya. Mendukung dalam arti karena itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Jadi kita mendorong tidak boleh ada ormas yang diberangus oleh negara apalagi karena perbedaan-perbedaan sikap,” ungkapnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menolak seluruhnya gugatan yang dilayangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Gugatan yang dimaksud adalah pencabutan surat keputusan Menkumham SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan ormas.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai HTI telah melakukan kegiatan dakwah menggunakan prinsip Khilafah Islamiyah. Kegiatan, yang dinilai bertentangan dengan prinsip pembentukan NKRI. [ipk]

Bagikan Ini :