HTI/Net

telusur.co.id- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi menilai, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tepat.

Menurut Zainut, hakim memiliki kewenangan dan hak prerogatif untuk menilai dan memutuskan sebuah perkara.

“Tidak ada satu kekuatan yang dapat mengintervensi, karena hakim memiliki independensi dan kemerdekaan dalam memutus sebuah perkara,” ujar Zainut kepada telusur.co.id, Senin (7/5/18).

Ia mengimbau agar semua pihak untuk menghormati putusan PTUN Jakarta tersebut yang mengesahkan pembubaran HTI.

“Majelis hakim berketetapan bahwa SK Kemenkumham tentang pembubaran HTI sesuai dengan aturan,”tuntasnya.

Dengan ditolaknya gugatan HTI terhadap pemerintah ini,  SK Menkum HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI dinyatakan tetap berlaku.

Majelis hakim menilai surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur.[Ham]

Bagikan Ini :