Foto : Net

Telusur.co.id  – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memberikanapresiasi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) DKI Jakartayang  menolak gugatan eks ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk seluruhnya, karena melihat dari konteks menjaga negara berbasis empat konsensus dasar bernegara.

“Pengadilan sudah benar,  melihat persoalan pembubaran HTI ini tidak dinilai hanya dari sisi hukum administrasi pemerintahan saja namun dilihat juga dari konteks menjaga negara yang berbasis empat konsensus bernegara,” kata Arsul saat dihubungi di Pekanbaru, Riau, Senin.

Ia  menilai putusan PTUN DKI Jakarta tersebut memberikan dampak positif bagi terjaganya keutuhan empat konsensus bernegara dan dirinya berharap apabila ada upaya hukum selanjutnya maka pengadilan yang lebih tinggi tidak mengubah keputusan sebelumnya.

Menurut Arsul, ditolaknya gugatan HTI oleh PTUN Jakarta dengan pertimbangan hukum yang terkait dengan komitmen dan penerimaan terhadap empat konsensus bernegara sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan putusan tersebut.

“Pertimbangan PTUN menunjukkan bahwa ketiga cabang kekuasaan di Indonesia yaitu eksekutif, legislatif maupun yudikatif punya sudut pandang dan posisi hukum yang sama terkait ormas yang menolak 4 konsensus bernegara dan hendak membawa sistem bernegara dan berbangsa lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menilai bahwa putusan PTUN tersebut membenarkan  langkah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mencabut badan hukum HTI.

Terkait rencana HTI yang mengajukan banding, Arsul menilai pembubaran organisasi tersebut sudah dilakukan dengan Surat Keputusan Menkumham yang digugat HTI.

“Memang tidak perlu ada eksekusi lagi karena pembubarannya sudah dilakukan dengan SK yang digugat tersebut sehingga kalau ada langkah banding, SK tersebut tetap mengikat kecuali nanti dibatalkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk seluruhnya, melalui sidang pembacaan putusan di Jakarta, Senin.

“Dalam eksepsi permohonan yang diajukan penggugat tidak diterima seluruhnya, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp445.000,” ujar Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH saat membacakan putusan gugatan eks HTI di PTUN DKI Jakarta, Senin (7/5).

Majelis Hakim juga mengatakan dalam aturan yang berlaku diatur bahwa ormas dapat dibubarkan apabila menyangkut tiga hal yakni atheis, menyebarkan paham komunis, dan berupaya mengganti Pancasila.
Menurut Majelis Hakim, HTI terbukti menyebarkan dan memperjuangkan paham khilafah, sesuai dalam video Muktamar HTI tahun 2013 silam.

Majelis mengatakan pemikiran khilafah sepanjang masih dalam sebatas konsep dipersilakan. Namun bila sudah diwujudkan dalam aksi yang berupaya mengganti Pancasila maka dapat berpotensi perpecahan. (Red/Ant).

Bagikan Ini :