telusur.co.id- Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak meminta, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menghormati keputusan Pegadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Namun, bila HTI tetap melakukan perlawan melalui jalur hukum, maka masih ada upaya bading.

“Bila HTI tidak bersepakat silahkan tempuh jalur hukum berikutnya (Banding). Saya kira itu cara paling beradab di negara demokratis yang menempatkan hukum sebagai panglima,” kata Dahnil kepada telusur.co.id, Senin (7/5/18).

Selain itu, Dahnil menyarankan, usai putusan tersebut, baiknya pemerintah mengajak kader HTI berdialog dalam rangka meluruskaan persfektif mereka terkait dengan Islam dan Keindonesiaan.

“Dimana Pancasila dan NKRI bagi umat Islam Indonesia adalah kesepakatan bersama dan ijtihad kebangsaan umat Islam di Indonesia,” tuntas dia.

Sebelumnya, PTUN Jakarta menolak gugatan yang diajukan pihak HTI terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Dengan demikian, SK Menkum HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan status badan hukum HTI dinyatakan tetap berlaku dan sesuai prosedur.

“Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana membacakan putusannya di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5/18). [Ham]

Bagikan Ini :