telusur.co.id- Pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menegaskan, perkara gugatan HTI terhadap pembubaran organisasi belum final. Meskipun, saat ini gugatan tersebut ditolak oleh Pegadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Yursil mengatakan, masih ada upaya hukum yang akan ditempuh HTI yakni banding dan kasasi hingga putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Sekarang HTI kalah 1-0 lawan Pemerintah. Bisa saja nanti Pemerintah kalah di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung MA),” kata Yusril dalam keterangannya, Senin (7/3/18).

Pakar hukum tata negara ini menilai, memang sulit bagi majelis hakim untuk bersikap obyektif dalam menyidangkan perkara HTI. Karena, pemerintah tentu merasa sangat dipermalukan jikalau keputusan membubarkan HTI dibatalkan oleh pengadilan.

“Selama sidang, pemerintah hanya menghadirkan dua saksi fakta yang tidak menerangkan apa-apa tentang kesalahan HTI,” tuturnya.

Bahkan, ungkap Yusril, pemerintah malah mendatangkan ahli sebanyak sembilan orang dan semuanya merupakan orang-orang yang bereafiliasi dengan pemerintah seperti Rektor UIN Yogyarta dan Prof Azyumardi Azra, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

“Keterangan ahli mereka sukar dipertanggung-jawabkan secara akademis karena semua mereka adalah bagian dari pemerintah,” tuturnya.

Selain itu, Yusri menantang pemerintah yang menganggap HTI mengajarkan faham yang bertentangan dengan Pancasila.

“Pemerintah harus membuktikan bahwa dalam waktu sembilan hari itu, HTI memang melanggar Pancasila, bukan menggunakan bukti-bukti sebelum berlakunya Perpu. Sejauh itu, saya menganggap Pemerintah gagal membuktikannya dalam persidangan,” tuntas Yusril.

Bagikan Ini :