Konferensi Pers HTI atas Putusan PTUN Jakarta

telusur.co.id- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian HTI dinyatakan sebagai organisasi masyarakat (ormas) terlarang.

Menanggapi hal itu, Juru bicara HTI Ismail Yusanto menilai, putusan PTUN itu merupakan kedzaliman. Sebab, tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Putusan itu telah mensahkan kedzaliman yang dibuat oleh pemerintah. Karena tidak jelas atas dasar kesalahan HTI,” ujar Yusanto dalam jumlah pers di Kantor HTI, Kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (8/6/18).

Yusanto menuturkan, kegiatan dakwah HTI menyebarkan pemahaman tentang syariah dan khilafah menjadi landasan putusan PTUN. Padahal, pemahaman tersebut merupakan ajaran dalam Islam.

Lebih lanjut, dia menegaskan, selama ini pemerintah tak pernah bisa membuktikan di pengadilan atas tuduhan mereka kepada HTI.

“Yang dikatakan pemerintah tentang alasan pembubaran HTI adalah asumsi yang tidak pernah dibuktikan secara objektif di pengadilan. Jadi kedzaliman itu harus dihentikan,” tukas dia.

Seperti diwartakan, PTUN Jakarta menolak gugatan yang diajukan pihak HTI terhadap SK Kemenkumham.

Dengan demikian, SK Menkum HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan status badan hukum HTI dinyatakan tetap berlaku dan sesuai prosedur.

“Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana membacakan putusannya di PTUN Jakarta, Senin (7/5/18) kemarin.[Ham]

Bagikan Ini :