telusur.co.id – Niat Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk melakukan “bersih-bersih”, setelah anggotanya terlibat dalam OTT KPK untuk kasus dugaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2018, terkait dua proyek di Kabupaten Sumedang, membuat banyak pihak senang.

Salah satunya, Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5/18).

Menurut Hendrawan, sikap Menkeu ingin bersih-bersih merupakan hal benar. Karena bersih-bersih koruptor harus dilakukan bukan hanya ditingkat hilir (DPR) melainkan ditingkat hulunya (pemerintah).

“Saya senang dengan sikap Ibu Sri Mulyani,” kata Hendrawan.

Bukan itu saja, politikus PDI Perjuangan ini juga menilai banyaknya peristiwa tangkap tangan para pejabat negara, lantaran ada demokrasi yang transaksional.

“Semua ini terjadi karena sistem. Selain integritas dan kualitas ada juga isi tas,” kata dia.

Dia mengusulkan agar Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan ( UP2DP) dijalankan. Hal itu, dinilainya sangat berguna agar publik mengetahui program apa saja yang akan dikerjakan para anggota dewan untuk dapil masing-masing.

“Kita nggak tahu akan ada APBNP apalagi untuk jembatan. Komisi XI tidak membahas yang seperti itu. Komisi XI membahas ekonomi makro. Makanya Solusinya, anggaran yang tranpasaran itu terus lanjut. Kan itu ada UP2DP. Dibuka saja, anggota ini mengusulkan sekian miliar untuk buat jembatan, jalan, dll,” kata dia. [ipk]

Bagikan Ini :