Hanfi Fajri/Istimewa

Oleh: Hanfi Fajri

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham) telah mengeluarkan Peraturan Penerimaan Calon Notaris Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris diundangkan dan mengatur rincian mekanisme ujian pengangkatan dan berlaku sejak Maret 2018.

Permenkumham tersebut, sangatlah membuka praktek peluang transaksional penerimaan calon notaris yang sudah berjuang untuk mendapatkan gelar M.Kn. Gelar tersebut didapatkan dengan biaya yang relatif mahal dalam menyelesaikannya.

Namun, perjuangan calon notaris yang telah mendapatkan gelar kenotariatan sejak diberlakukannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017, harus melakukan Ujian Pra Anggota Luar (ALB) yang diselenggarakan oleh Kemenkumham dengan biaya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, Ujian Pengangkatan Notaris (selanjutnya disebut PNBP UPN), yang mana PNBP UPN tersebut tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemekumham.

Artinya, Permenkumham tersebut telah bertindak diluar dari PP Nomor 45 Tahun 2016 dengan melakukan Maladmistrasi oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Maka, Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris harus dibatalkan dan melaporkan Menkumham kepada Ombudsman, karena telah membuat Peraturan menteri tanpa adanya PP dan UU Jabatan Notaris.

Selain melanggar, PP Nomor 45 Tahun 2016, Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris Pasal 10 telah melanggar Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004, karena tidak diatur Ujian Pra ALB, Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) dan Ujian tesis kelulusan kenotariatan. Dimana, setiap ujian diselenggarakan oleh Kemenkumham dan calon notaris diwajibkan membayar dengan relatif besar. Termasuk, mengumpulkan poin mengikuti seminar, yang diselenggarakan oleh Menkumham dan organisasi notaris sebagai bagian unsur persyaratan penerimaan calon notaris.

Maka dari itu, Permenkumham tersebut sangatlah jelas tidak membentuk notaris yang profesional. Tetapi, hanya menciptakan praktek suap penerimaan calon notaris dan menentukan formasi calon notaris dengan kewenangan Menkumham, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUJN.

Oleh karena itu, Permenkumham penerimaan calon notaris tersebut telah menciptakan peluang suap di birokrasi Kemenkumham yang memaksakan dengan membuat peraturannya. Dan, disinilah pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan atas transaksional Penerimaan Calon Notaris di Kemenkumham.

Selain itu, jika Permenkumham tidak dicabut maka, saya akan mengajukan Judicial Review ke MA untuk dibatalkan dan melaporkan Menkumham atas tindakan maladministrasi ke Ombudsman.(***)

*Advokat Kantor Hukum Hanfi Fajri & Rekan

Bagikan Ini :