Azmi Syahputra/Istimewa

Oleh: Azmi Syahputra

Kejadian luar biasa di Mako Brimob Kelapa Dua, terkait kerusuhan dilakukan oleh 155 tahanan narapidana teroris perlu mendapat perhatian. Sebab, persoalannya ini bukan cuma gara-gara masalah tentang teknis makanan bagi narapidana teroris.

Tema gara-gara makanan hanyalah menjadi pemicunya saja, pasti ada persoalan besar yang terjadi. Penyidik harus meneliti dan mengungkap lebih komprehensif agar ditemukan masalah utamanya.

Tindakan para tahanan yang sampai 36 Jam, merupakan bentuk kesengajaan dan sudah ada persiapan untuk melihat keadaan dengan waktu yang tepat.

Dipilihlah waktu petugas atau penjagaan lebih kendor dalam hal ini jam waktu makan (istirahat) dianggap para napi adalah waktu yang tepat untuk melakukan perlawanan dalam rutan.

Pelaku sangat tahu kondisi dan sudah tahu apa resiko dan konsekuensi dari apa yg mereka perbuat. Sampai menimbulkan korban bagi petugas kepolisian yang harus meninggal dunia. Jadi, pelaku menyadari resiko terburuk dari apa yang dilakukannya.

Dari kejadian dan tindakan yang diperbuat tersebut, terlihat para pelaku masih mengganggap bahwa perbuatannya atau tindakan sebagai pelaku teroris adalah benar. Dan, menganggap simbol ‘polisi’ adalah musuh bagi pelaku. Ini yang jadi bagian masalah.

Selanjutnya, masalah lain adalah pembinaan dan penempatan napi juga menjadi masalah utama.

Maka, Kementerian hukum dan HAM harus memiliki formulasi yang berbeda untuk melakukan pembinaan bagi tahanan atau napi teroris. Penempatan tahanan di Mako Brimob tidak efektif dan pembinaan napi juga masih belum maksimal.

Karena, para napi belum memiliki kesadaran atau rasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Disini perlu polesan sentuhan kemanusiaan dan tentunya wujud perlindungan hak asasi itu teroperasional agar pelaku merasa masih ada kesempatan dan manfaat dalam hidupnya serta dapat sadar.

Karena, dengan polisi yang masih ‘dianggap’ sebagai musuh oleh para pelaku, akan sulit Kemenkumham untuk memberikan nutrisi penyadaran kepada para napi.

Oleh sebab itu, Dirjen Lapas hendaknya bergerak cepat dan kembali pada tupoksi sebenarnya untuk melakukan pembinaaan kepada para napi, bukan mengalihkan atau menempatkan para napi dengan karakteristik khusus kepada pihak kepolisian.(***)

*Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha) dan Dosen Hukum Pidana

Bagikan Ini :