Azmi Syahputra/Istimewa

Oleh: Azmi Syahputra

Berkait kerusuhan Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob banyak hal yang harus dikaji terlebih dulu. Dari aspek historisnya, timbul pertanyaan buat apa rutan di Mako Brimob? Rutan ini, hanya diperuntukkan bagi anggota polisi yang sedang menghadapi proses hukum atau pelanggaran etika, agar polisi tidak digabungkan dengan tahanan lain. Guna melindungi keselamatan anggota kepolisian, termasuk pasca pemisahan TNI-Polri, sehingga polisi membuat tahanan tersendiri bagi anggotanya.

Selanjutnya, harus dipahami makna rutan dan lapas. Rutan adalah penempatan penahanan sementara bagi tersangka atau terdakwa, namun jika sudah jadi nara pidana dan berkekuatan hukum tetap maka pembinaan semestinya di lapas .

Namun, ironisnya, disaat yang sama, tejadi overkapasitas lapas. Sehingga, rutan pun dijadikan tempat pembinaan. Ini yang jadi masalahnya, sehingga Mabes Polri dan Kemenkumham menjadikan Mako Brimob sebagai unit pelaksana teknis dari Kemenkumham berdasarkan Permenkumham Nomor 01/PR.02/03/2007.

Pasal 1 angka (2) PP 27 tahun 1983 tentang Pedomaan Pelaksana KUHAP, sudah tegas memberikan batasan defenisi dan penempatan. Termasuk dalam pasal 1 angka (3) UU Nomor 12 tahun 1995, sangat jelas kriteria batasan antara rutan dan lapas. Ketentuan ini yang tidak dijalankan oleh Polri dan Kemenkumham.

Malah, melalui Permenkumham tahun 2007 lah yang jadi celah berubahnya fungsi rutan Mako Brimob. Pasal 12 UU Nomor 12 tahun 1995 jo Pasal 7 PP 58 tahun 1999, sudah menjelaskan dalam penempatan klasifikasi rutan atau lapas harus ada persamaan terhadap umur, jenis kelamin dan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Ini yang tidak dijalankan oleh Kemenkumham, walaupun memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu tempat menjadi rutan.

Kekeliruannya adalah dengan menggabungkan napi dari macam-macam tindak pidana di rutan. Ini adalah hal yang tidak tepat dan tidak menjalankan UU, KUHAP dan peraturan pelaksana KUHAP.

Apalagi, jika sudah mengetahui kapasitas yang melebihi jumlah napi, sehingga fungsi sasaran pembinaan dan pengawasan tidak dapat dilakukan optimal atau ditindaklanjuti perintah dan kehendak UU permasyarakatan.

Inilah yang dapat menjadi salah satu pemicu sehingga, kini semua pihak prihatin sampai harus ada korban yang meninggal dan luka-luka. Maka, tidak ada pilihan lain selain mengembalikan fungsi Mako Brimob sebagaimana mestinya. (***)

*Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia/Dosen Hukum Pidana Universitas Bung Karno

Bagikan Ini :