Oleh: Gede Sandra, Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP)

telusur.co.id – Kemenangan kembali (setelah 15 tahun di luar pemerintahan) Mahathir Mohamad beberapa hari lalu, membangkitkan kenangan kepada kesuksesan sang Perdana Menteri menyelamatkan Malaysia dari Krisis Ekonomi Asia 1997-1998.

Tidak seperti tetangganya, Indonesia dan Thailand yang mengundang IMF, Malaysia tidak melakukannya. Malaysia mengambil jalan ekonomi yang berbeda.

Sebelum terjadinya Krisis, Malaysia, di bawah kepemimpinan Mahathir mengalami masa keemasan karena berhasil memacu pertumbuhan ekonomi Negeri Jiran tersebut di atas rata-rata 9,5% selama sembilan tahun (1988-1996).

Tahun 1996 Malaysia malah bertumbuh double digit di level 10%. Malaysia sebelumnya juga pernah mendapatkan pertumbuhan double digit pada tahun 1973 (11,7%) dan 1976 (11,6%).

Wajar makanya tingkat pendapatan perkapita di Malaysia kini sudah USD 9.800, dua setengah kali lipat Indonesia, yang tingkat pendapatan perkapitanya kini USD 3.800.

Malaysia juga sebentar lagi pada 2020 telah masuk kelas negara maju, yang standarnya ditetapkan OECD dari pendapatan perkapita di atas USD 10.000. Sementara Indonesia diperkirakan OECD baru pada tahun 2042 mencapai standarini!.

Pada saat krisis mulai terjadi di tahun 1997, pertumbuhan Malaysia sempat turun ke level 7,3%. Mahathir, atau yang biasadipanggil sebagai dr. M, saat itu tidak menginginkan IMF ikut campur dalam mencari solusi krisis di Malaysia karena terbukti sempat gagal selama penerapan awal.

Posisi dr. M berbeda dari Menteri Keuangan Anwar Ibrahim yang mendukung Malaysia menjadi pasien IMF. Perbedaan pendapat keduanya memuncak.

Setahun berikutnya, pada September 1998 Anwar Ibrahim dipecat dari kabinet dan partai UMNO (pimpinan dr.M) karena tuduhan hukum.

Malaysia pun mengambil jalan berbeda di luar resep IMF untuk keluar dari krisis. Pada September 1998, otoritas Malaysia melakukan kebijakan kontrol modal (capital control), menetapkan nilai tukar ringgit terhadap dollar (RM3,8/USD), dan memotong suku bunga.

Kebijakan kontrol modal ini mewajibkan untuk seluruh investor agar merepatriasi asset ringgit kembali ke Malaysia; menutup pasar mata uang dan aset dalam ringgit di luar negeri (Singapura, Hongkong, dan lain-lain).

Selain itu, seluruh penduduk dilarang menerima atau memberikan kredit dalam ringgit; dan otoritas mengendalikan secara ketat arus keluar portofolio dari penjualan sekuritas Malaysia.

Melakukan kebijakan anti pasar bebas, Malaysia pun dikritik habis-habisan di dunia keuangan internasional. Yang perlu digarisbawahi, tidak ada satupun bank yang ditutup di Malaysia, sehingga negara tidak perlu melakukan bailout.

Hasilnya pertumbuhan ekonomi Malaysia pada 1998 memang sempat jatuh, kontraksi, ke level -7,3% (tidak separah Indonesia yang kontraksi hingga -13,1% dan Thailand yang kontraksi hingga -7,7%).

Namun tahun berikutnya, 1999, perekonomian Malaysia berhasil membaik dengan cepat hingga dapat bertumbuh ke level 6,8%. Dan bahkan pada tahun 2000 ekonomi Malaysia telah bertumbuh 8,9%, hampir pulih seperti masa sebelum krisis.

Model penyelesaian krisis ala Malaysia telah berhasil membuka mata dunia, bahwa ada jalan lain penyelamatan krisis selain mengikuti resep IMF.

Sebelum terjadinya krisis, perekonomian Thailand sempat tumbuh double dijit selama tiga tahun sejak 1988 hingga 1991 (berturut-turut: 13,2%, 21,1%, dan 11,2%), kemudian dilanjutkan bertumbuh di atas 8% selama enam tahun sejak 1992 hingga 1996.

Thailand sebelum 1988, juga pernah tiga kali merasakan pertumbuhan double dijit di tahun 1970 (11,4%), 1973 (10,2%), dan 1978 (10,3%). Wajar bila pendapatan perkapita Thailand cukup tinggi saat ini, sekitar USD 6.600 atau sekitar 1,7 kali lipat pendapatan perkapita Indonesia.

Indonesia sendiri, sebelum terjadinya krisis, “hanya” merasakan pertumbuhan rata-rata 7% selama sembilan tahun (1988-1996), yang sering disebut banyak pihak sebagai era terbaik dalam sejarah ekonomi Indonesia: Era Tinggal Landas.

Menurut data Bank Dunia, Indonesia hanya pernah merasakan sekali pertumbuhan double digit pada tahun 1968, sebesar 10%. Saat krisis terjadi di 1997, perekonomian Thailand berkontraksi ke -2,7%, sementara perekonomian Indonesia anjlok sedikit ke4,7%.

Kemudian datang IMF, dengan resep yang sama kepada kedua negara tersebut. Pemberlakukan kurs mengambang, pengetatan moneter (menaikkan suku bunga bank), dan austerity fiskal, serta penerapan sejumlah Letter of Intent (LoI) yang isinya adalah rumus-rumus neoliberal seperti liberalisasi dan privatisasi.

Mata uang kedua negara pun terjun bebas, menyebabkan utang sektor swasta membengkak. Banyak perusahaan bangkrut dan menciptakan jutaan pengangguran di kedua negara.

Kemudian akibat kebijakan penaikkan suku bunga bank yang dilakukan dengan sangat drastis, yang terjadi malah kepanikan investor. Terjadi arus keluar modal (capital flight), penutupan sejumlah bank (akibat terjadi rush), sehingga memaksa kedua negara melakukan bailout untuk selamatkan sistem perbankannya.

Thailand harus mengucurkan bailout sebesar Bt. 300 miliar (sekitar USD 5,5 miliar, kurs akhir tahun 1998) dan Indonesia harus kucurkan bailout sebesar Rp 144,5 triliun (disebut BLBI, yang kemudian membengkak menjadi Rp 600 triliun bila ditambah beban bunga hingga tahun 2030).

Nilai ini belum ditambah dengan beban pinjaman IMF (yang tidak boleh digunakan, karena hanya untuk perkuat posisi neraca pembayaran) bagi kedua negara.

Hasilnya, di akhir 1998 perekonomian Thailand semakin berkontraksi ke -7,7% (lebih buruk dari Malaysia) dan perekonomian Indonesia hancur ke -13,1% (terburuk di antara seluruh negara yang menderita krisis).

Selama dua tahun berikutnya, 1999-2000, perekonomian Thailand hanya mampu pulih ke level 4,5%, sementara Indonesia hanya mampu tumbuh ke 0,79% (akhir 1999) dan 4,9% (2000).[far]

Bagikan Ini :