telusur.co.id – Dalam sehari, lima bom diledakkan di dua kota berbeda, di Provinsi Jawa Timur. Tiga bom “pembuka” meletus di Surabaya pagi hari, dan dua bom “penutup” diledakkan di Sidoarjo, pada malam harinya.

Atas kejadian tersebut, Presiden RI Joko Widodo diminta untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Anti Terorisme.

Permintaan itu disampaikan Ketua DPP Bidang Hukum Generasi Pembaharu Indonesia (Gempar), Petrus Sihombing kepada wartawan, Senin (14/5/18).

“Presiden harus mengeluarkan Perppu. Karena peristiwa yang terjadi belakangan ini benar-benar sangat genting dan harus diatur regulasinya dengan di terbitkannya Perppu anti terorisme,” kata Petrus.

Alasan dirinya meminta agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu tersebut, lantaran Revisi UU Anti Terorisme yang digodok di DPR sangat lamban. Bahkan, sudah hampir setahun tidak kelar-kelar.

“Lambatnya revisi itu yang membuat Kepolisian Indonesia sulit untuk mencegah terjadinya aksi terorisme,” kata dia.

Dalam pembuatan Perppu anti terorisme, lanjut Petrus, Presiden Jokowi harus memperhatikan substansi-substansi untuk meminimalisir terjadinya gerakan-gerakan radikalisme, yang mungkin sedang tumbuh di masyarakat.

“Saya pribadi sangat menyesalkan dan mengutuk kejadian bom tersebut. Kiranya kita tetap terus mendoakan dan tetap bersatu untuk melawan aksi-aksi teroris yang ada di Indonesia,” kata dia.

Diketahui, tiga bom bunuh diri terjadi di tiga lokasi berbeda di Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu pagi. Sedangkan dua bom lainnya diledakan pada malam hari di Kota Sidoarjo, Jatim. [ipk]

Bagikan Ini :