Jerry/Istimewa

telusur.co.id – Undang Undang Anti Terorisme nomor 15 tahun 2013, dinilai masih sangat lemah dan perlu direvisi. Bukan hanya itu, UU tersebut juga dianggap tak bertaji dan tumpul.

Demikian pandangan pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie, kepada telusur.co.id, Senin (14/5/18).

Dia pun meminta agar pelaku bom tidak pernah dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

“Ingat, Undang Undang HAM tidak berlaku bagi teroris yang melakukan pembunuhan. Kalau perlu para teroris ini langsung dihabisi,” kata dia.

Disampaikan, perlu juga ditambah bagi fans maupun followers bagi kelompok maupun jaringan teroris untuk diciduk.

“Ada kejanggalan saat ada partai yang masih membela paham radikalisme dan masih ngotot tidak mau melakukan revisi atas undang-undang tersebut,” kata dia.

Jerry menambahkan, kejadian yang terjadi di Surabaya yang menewaskan sedikitnya 13 orang, yang dilakukan oleh satu keluarga diduga dari jaringan JAD telah membuka mata rakyat Indonesia.

Apalagi, kata dia, pembunuhan terhadap enam polisi di Mako Brimob Depok oleh pelaku yang juga pernah dihukum lantaran aksi terorisme, perlu dicegah agar tidak menyebar.

“Undang Undang nomor 15 tahun 2013 tentang Anti Terorisme tak boleh dihalangi sudah saatnya direvisi. Jika ada partai pendukung, perlu ada pasal pembubaran partai tersebut,” katanya.

Jerry mendukung langkah presiden dan kapolri yang setuju undang-undang tersebut direvisi. “Karena ini sangat urgent bagi kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara,” kata dia. [ipk]

Bagikan Ini :