Menkum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly/Net

telusur.co.id – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid mengaku heran dengan Presiden Joko Widodo yang mengancam DPR dengan Perrppu apabila Undang Undang Anti Terorise tidak kelar pada Juni 2018.

Menurut Hidayat, penundaan pembahasan RUU itu bukan berasal dari DPR, melainkan dari pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly yang beberapa kali menyurati DPR untuk melakukan penundaan.

“Mestinya Pak Jokowi jangan mengancam dengan mengeluarkan Perppu. Harusnya beliau tegur Menkumham. Beberapa kali Menkumham menyurati untuk penundaan,” kata Hidayat di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/18).

Sebelumnya pada Minggu pagi, tiga gereja di Kota Surabaya di serang teroris. Kemudian, pada Senin pagi, ledakan bom terjadi lagi di Surabaya. Kali ini, di Markas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

Melihat peristiwa itu, Presiden Jokowi meminta DPR segera mengesahkan Undang Undang Anti Tetorisme, yang telah di bahas selama dua tahun lamanya. Apabila tidak segera diselesaikan hingga Juni, Jokowi mengancam akan mengeluarkan Perppu.

Sebab, ia mengatakan, Undang Undang itu sangat diperlukan saat ini guna menindak pelaku aksi terorisme. [ipk]

Bagikan Ini :