telusur.co.id – Pembatalan rencana pembangunan gedung baru 16 lantai di pusat kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mendapat apresiasi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi.

Pasalnya, dikhawatirkan nantinya akan berpotensi menimbulkan permasalahan jika dipaksakan pembangunannya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Risman Tarihoran mengatakan, lebih baik dibatalkan dalam proses lelang dari pada dilaksanakan, namun bermasalah hukum nantinya, dan merugikan keuangan negara.

“Lebih baik mencegah dari pada mengobati, artinya dari pada nantinya rugi, kemudian berimplikasi hukum di kemudian hari,” katanya kepada wartawan di kantornya, Selasa (15/5/18).

Dia menambahkan, dalam pembatalan lelang gedung yang anggarannya hampir Rp100 miliar itu pastinya dinas terkait sudah melakukan kajian.

Dinas terkait bisa mengetahui dampak buruk mengambil langkah dibatalkannya dalam proses lelang.

“Kan dia (dinas PUPR) yang paling tahu, batalin ya batalin saja dan itu memang keputusan yang terbaik,” Risman, menegaskan.

Menurut dia, dalam hal itu keberadaan kejaksaan adalah pengacara negara artinya pihaknya akan mendampingi dan memberi bantuan hukum kepada Dinas PUPR dalam gugatan yang saat ini tengah berlangsung di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Bandung.

“Sebagai pengacara negara, kejaksaan akan memberikan bantuan hukum karena sudah ada surat permohonanya,” ujarnya.

Masih, kata dia, pihaknya belum bisa memastikan menang kalahnya gugatan yang dilakukan pengusaha. Sebab kata dia, saat ini tim kejaksaan tengah mempelajari materi gugatan yang diajukan tersebut.

“Nanti kita lihat materi gugatan apa subtansinya,” singkatnya.

Diketahui, sebelumnya PT Tirta Dhea Addonics Pratama (TDAP) menggugat Bupati Bekasi Rp100 miliar dan pejabat Dinas PUPR Rp100 miliar, karena merasa dirugikan akibat gagalnya tender gedung 16 lantai tersebut.[far]

Bagikan Ini :