telusur.co.id – Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) beserta elemen pemuda dan mahasiswa, seperti Aliansi Mahasiswa Unisma Bekasi (Amunisi) dan komunitas pemuda mahasiswa Bandung serta organisasi gerakan rakyat lainnya menggelar acara panggung rakyat.

Agenda pangung rakyat yang mengusung tema “kau gusur kami gusar” ini adalah bentuk protes terhadap penggusuran paksa yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi terhadap warga Pekayon dan Jakasetia, sejak 25 November 2016.

“Penggusuran paksa yang menimpa ratusan kepala keluarga dengan luas lahan lebih dari tujuh hektare tersebut sampai hari ini belum menemukan solusi. Puluhan warga korban penggusuran terpaksa harus tinggal di posko yang mereka bangun secara swadaya,” kata Ketua pelaksana, Fuad Wahyudin dari Amunisi kepada telusur.co.id, Selasa (15/5/18).

Acara panggung rakyat yang mengusung tema “penggusuran adalah bukti nyata bahwa negara tidak mampu melindungi rakyat” ini diselenggarakan di atas puing-puing sisa bangunan warga Pekayon dan Jakasetia, tepatnya di Jalan Irigasi I RT 02/ RW 017, Kampung Poncol Bulak, Kelurahan Jakasetia yang juga merupakan posko dari FKPB.

Ketua pelaksana, Fuad Wahyudin dari Amunisi menerangkan, agenda ini adalah bentuk perlawanan dan perjuangan warga yang haknya telah dirampas secara paksa dalam penggusuran tersebut.

Fuad mengharapkan agenda ini dapat menjadi media konsolidasi antarsesama korban penggusuran di berbagai titik seperti Medan Satria, Lotte Mart, Jati Mulya, Kaliabang dan gerakan rakyat lainnya.

Acara panggung rakyat ini diisi dengan berbagai kegiatan yaitu dialog publik, perform art, musikalisasi puisi, musik solidaritas, sablon donasi, edu playing, orasi politik dan pernyataan sikap, paduan suara, lapakan buku, serta life mural.

Acara panggung rakyat yang dihadiri oleh 200 orang dan dimeriahkan oleh berbagai komunitas dari berbagai daerah seperti Atap Alis, Muntah Kucing, Omah juju, Perpus Banjaran, Indies Play, Regu Musiman, Sastra Kalimalang, KPJ, Ijaab Sartje, serta Komunitas Kata sandi.

Sesi dialog publik dalam panggung rakyat ini menghadirkan tiga pemateri yaitu Abinoto Nababan yang merupakan ketua FKPB, Ramdan Gazali Muchtar, Sekjen Perhimpunan Rakyat Indonesia, serta Marully Tua Rajagukguk, bekas pengurus LBH Jakarta.

Dalam pemaparannya Abinoto menyebutkan, penggusuran yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi telah melanggar aturan dan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang.

Sebab menurut Abinoto, pada saat penggusuran paksa dilakukan proses sosialisasi belum tuntas dilakukan, selain itu pada saat penggusuran terjadi Pemerintah Kota Bekasi melangkahi Perum Jasa Tirta II sebagai pengelola tanah yang diberikan kuasa oleh Kementerian PUPR.

Sementara Ramdan mengatakan, tidak ada yang bisa dibenarkan dari penggusuran yang dilakukan secara paksa. Ramdan menjelaskan, sebagaimana tertuang dalam landasan konstitusi negara Indonesia, yaitu UUD 1945 serta Pancasila bahwa sudah sangat jelas apa yang menjadi kewajiban pemerintah dan apa yang menjadi hak rakyat Indonesia.

“Penggusuran yang terjadi ini sudah sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan, tidak selayaknya dalih pembangunan dan penataan yang semestinya adalah untuk kesejahteraan rakyat justru mengorbankan dan menyisakan penderitaan bagi rakyat,” kata Ramdan.

Sementara itu, Marully mengecam tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Rahmat Effendi. Dia menilai, tindakan Pemkot Bekasi sebagai perbuatan melanggar hak asasi manusia.

Sebab, lanjut dia, dampak penggusuran itu sangat luas, terutama memperburuk kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis bagi para korban. “Penggusuran paksa yang di dalamnya perampasan dan pengerusakan bangunan adalah pelanggaran pidana,” tegasnya.

Marully menambahkan, proses administrasi yang terlewatkan sehingga berakibat pada kerugian untuk rakyat adalah nyata perbuatan melawan hukum. “Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang diderita rakyat,” katanya.

Dialog publik yang dimoderatori oleh aktivis mahasiswa Unisma, Sadam Hasan berlangsung dinamis dan interktif.

Aksi panggung rakyat ini bukanlah gelaran pertama yang dilakukan oleh warga korban penggusuran Bekasi. Sebelumnya, FKPB dan Amunisi serta berbagi gerakan pemuda dan mahasiswa lainnya telah melakukan berbagai upaya baik itu aksi maupun audiensi.

Selama proses perjuangan berlangsung sampai hari ini sudah empat warga FKPB meninggal dunia. Akan tetapi sampai satu tahun tujuh bulan sejak penggusuran terjadi belum terlihat ada itikad baik dari pemerintah dan DPRD Kota Bekasi.[far]

Bagikan Ini :