Net

telusur.co.id – Secara fakta, keberadaan teroris di Indonesia memang ada. Bahkan  keberadaannya sejak tahun 1980-an.

Hal itu disampaikan mantan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, saat ditemui telusur.co.id, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/18).

Disampaikan Mahfudz Siddiq, saat dirinya masih duduk di Komisi I DPR RI selama tujuh tahun, isu soal teroris sering dibahas bersama BIN, Menkopolhukam, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri.

“Saya dulu waktu di Komisi I, tujuh tahun, sering membahas ini. Sejarah teroris pun kita tahu, dan sudah banyak yang menulis, apakah ini secara murni, atau ada operasi intelijen,” kata Mahfudz Siddiq.

Menurutnya, intelijen sudah tahu secara terang benderang siapa saja aktor jaringan teroris yang ada di Indonesia. Bahkan, saat dirinya menghadiri seminar internasional, pakar itelijen Indonesia menyampaikan, ada 15 kelompok radikal di Indonesia, dan ada lima sampai enam yang terikat langsung dengan ISIS atau teroris global.

Jadi, kata dia, kalau melihat aksi-aksi pengeboman di Indonesia, sudah jelas jaringannya dari kelompok yang sama. “Ini bukan makhluk gelap, bukan yang tidak dikenali,” kata Mahfudz.

Namun, kata dia, menjadi sebuah pertanyaan, kenapa teroris ini bisa kembali beraksi, bahkan berulang-ulang. Seharusnya, jika pemerintah sudah tahu, maka sebaiknya segera diselesaikan dengan cara hukum yang sudah diatur di negara ini.

Dia menanggap wajar jika sebagain masyarakat berspekulasi macem-macam, ketika ada kasus bom. Sebab, teroris seakan tidak ada habisnya. Hal itu lah, kata dia, yang harus diperhatikan pemerintah, agar masyarakat tidak berspekulasi ini adalah “mainan”, atau “proyek”.

“Pemerintah harus menghentikan spekulasi itu. Kalau mau selesaikan, ya selesaikan, jelas kok barang ini,” kata dia.

“Di era keterbukaan informasi sekarang ini, masyarakat juga nggak bisa ditutup dari informasi yang ada.”

Mahfudz bahkan sering mengatakan jika ingin menyelesaikan terorisme di Indonesia, maka jangan menggunakan pendekatan proyek. Sebab, jika menggunakan pendekatan proyek, maka tidak akan ada habis-habisnya.

“Karena kalau terorisnya habis, proyeknya habis, duitnya juga habis,” kata dia.

Terkait tidak kunjung rampungnya RUU Terorisme, hal itu dikarenakan satu persoalan, yakni tarik menarik peran dan fungsi, antara Kepolisi dan TNI.

“Salah satu problem di Revisi UU Terorisme, dan juga matinya RUU Keamanan Nasional, itu kan karena satu persoalan. Tarik menarik peran dan fungsi, antara instrumen penegakan hukum dalam hal ini Kepolisi, dan instrumen Pertahanan dalam hal ini TNI, nggak selesai,” kata dia.

Padahal, kata dia, wajar jika TNI atau Tentara dilibatkan dalam penanganan kasus terorisme. Sebab, dibeberapa negara pun hal itu dilakukan.

Tidak hanya itu, beberapa tahun yang lalu, saat isu RUU Kamnas ramai dibicarakan, beberpa petinggi TNI menyanggupi untuk menumpas tuntas keberadaan teroris.

“Ketika saya bicara dengan petinggi-petinggi TNI beberapa tahun yang lalu, mereka bilang, ‘pak, soal terorisme kita ini sudah punya peta semua, kalau mau kita selesaikan cepat ini bisa selesai’, beberapa Petinggi TNI bilang begitu beberapa tahun lalu. ‘Tapi kalau mau diselesaikan dengan cara sekarang ini, ya tidak akan selesai’. Itu pendapat mereka,” kata Mahfudz Siddiq.

“Nah, kelihatannya di Indonesia itu yang belum selesai, tarik menarik kepentingan antara Kepolisian dengan TNI.”

Dirinya meyakini, jika persoalan tarik menarik peran dan fungsi Kepolisian-TNI tidak segera diselesaikan, maka sampai dibentuk Densus 99 pun persoalan teroris tidak akan selesai.

“Mau bentuk Densus 99 pun tidak akan selesai,” kata dia. [ipk]

Bagikan Ini :