Mahfudz Siddiq/Net

telusur.co.id – Larangan terhadap sembilan calon presiden dan calon wakil presiden PKS untuk berkampanye, adalah sebuah hal yang tidak masuk akal. Sebab, di era demokrasi sekarang ini, jangankan untuk menjadi Capres atau Cawarpres, untuk menajadi Kepala Desa saja harus berkampanye.

Begitu dikatakan mantan Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Mahfudz Siddiq, saat ditemui telusur.co.id, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (15/5/18).

“Sekarang ini kan aneh, punya sembilan Capres tapi tidak boleh kampanye. Wong mau jadi kepala desa sekarang saja harus kampanye. Sekarang nggak usah Kepala Desa, mau jadi Ketua RT saja di Jakarta kampanye. Ini mau jadi presiden, wakil presiden, nggak boleh kampanye,” kata Mahfudz Siddiq.

“Mana ada (tanpa kampanye), kecuali kita hidup di Dunia yang lain. Selesaikan ini, dorong sembilan capres-cawapres PKS untuk bergerak, biar mereka menarik mesin partai ini.”

Dirinya mengakui, lantaran adanya larangan capres dan cawapres untuk tidak berkampanye, saat ini terjadi gejolak di PKS. “Sekarang ini di bawah ini pecah, ketika Pak Anis (Anis Matta) sosialisasi (capres) itu ada yang larang, bahkan yang ikut-ikutan diberikan sanksi,” kata dia.

Dia pun tidak membantah jika di PKS menang ada kubu-kubuan. Hal itu, kata Mahfudz, dikarenakan ketidak jelasan konsep bekerja dan konsep berfikir. “Seperti tadi, punya capres, cawapres nggak boleh kampanye, pikiran yang aneh ini kan akhirnya menimbulkan kontradiksi di dalam (PKS),” kata dia.

Lahirnya aturan larangan kampanye untuk kandidat Capres-Cawapres PKS itu, dibuat oleh Majelis Pertimbangan Partai, namun soal sumber masukannya dari siapa, dia mengaku tidak mengetahuinya.

Akan tetapi, seharusnya DPP sebagai eksekutif partai, punya cara berfikir yang maju dan kritis. Jika aturan itu membelenggu atau melemahkan, maka sebaiknya didobrak.

“Ya, kalau ditanya peraturan itu dibuat oleh Majelis Pertimbangan Partai. Ya sumber masukannya dari mana, ya Wallahu A’lam,” kata Mahfudz.

Penentu besar atau mengecilnya eksistensi PKS di dunia politik, kata dia, ada di tangan Ketua Majelis Syuro. Maka dari itu, dia berharap jika Majelis Syuro ingin PKS menang di Pemilu 2019, maka sebaiknya menentukan dan membiarkan capres-cawapres PKS bergerak, untuk menarik, dan menggerakan mesin-mesin partai.

“Kuncinya ada di Majelis Syuro. Ini (Majelis Syuro) kalau di Malaysia ya Raja-nya lah. Di atas Perdana Menteri. Tegaskan sembilan capres harus bergerak semua, jangan gerbong di pecah-pecah,” kata dia.

Dirinya juga berharap, perayaan Milad ke-20 PKS yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2018, di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, dapat dijadikan momentum PKS untuk langkah maju yang sesungguhnya.

“Menjadi titik balik, titik maju untuk PKS berkontestasi di Pilpres 2019,” kata dia.

PKS, juga akan rugi jika tidak ambil bagian dalam pencalonan presiden atau wakil presiden pada pesta demokrasi tahun depan. Sebab di 2019, Pileg dan Pilpres digabung.

“Ini pertarungan besar bagi partai yang tidak punya capres-cawapres. Apa mau PKS tidak punya capres-cawapres? Kalau itu terjadi, jangan-jangan, ini jangan-jangan yah, PKS tidak bisa lolos 4 persen (Parliamentary Threshold),” kata dia. [ipk]

Bagikan Ini :