Ilustrasi/telusur.co.id

telusur.co.id – Terdapat sembilan pasal yang dianggap bermasalah, dalam Revisi Undang Undang tentang terorisme, sebagaimana perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.

Adapun sembilan pasal tersebut yakni, Pasal 1 (8), Pasal 6 (1) dan (2), Pasal 12 B, Pasal 13 A, Pasal 16 A, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 43 A dan B.

Sebagai contoh, dalam Pasal 13 A, “Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan yang dapat mendorong perbuatan atau tindakan kekerasan atau anarkisme atau tindakan  yang merugikan individu atau kelompok tertentu dan/atau merendahkan harkat dan martabat atau mengintimidasi individu atau kelompok tertentu yang mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Pasal ini dianggap bermasalah dan berpotensi multitafsir pada kategori tindakan anarkisme atau merugikan kelompok tertentu.

“Potensi pelanggaran hak ini dapat terjadi karena ada subjektivitas hukum aparat penegak hukum di lapangan seperti pada serangkaian aksi massa untuk menuntut haknya seperti kelompok buruh atau kelompok masyarakat yang ditujukan pada kelompok tertentu seperti korporasi atau pejabat pemerintahan. Mereka dapat dikategorikan oleh negara sebagai kelompok yang merendahkan harkat dan martabat sehingga bisa dijerat UU Anti Teror.”

Bukan hanya itu, Pasal tersebut juga dianggap bertabrakan dengan hukum yang ada.

“Bertentangan dengan DUHAM pasal 18, 19, 20 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal  18, 19, dan 21 mengenai kebebasan berpikir, pendapat, berekspresi, dan berkumpul.”

“Peraturan juga berpotensi melanggar Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 9 tentang kebebasan dan keamanan pribadi dimana tidak ada seorang-pun dapat ditangkap atau ditahan sewenang-wenang.”

Diketahui, DPR hingga saat ini masih membahas soal RUU tentang terorisme. Presiden Joko Widodo sendiri meminta agar DPR menyelesaikan pekerjaan rumah itu pada bulan Juni.

Bila tidak, Presiden Jokowi mengancam akan menerbitkan Perppu terkait hal tersebut.

Pernyataan Jokowi itu pun terkesan “lempar batu sembunyi tangan”. Sebab, berdasarkan keterangan para wakil rakyat, pihak pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang selalu minta agar pembahasan RUU itu ditunda. [ipk]

Bagikan Ini :