Foto: telusur.co.id

telusur.co.id – Saling lempar mencari kesalahan antara pemerintah dan DPR terkait belum disahkannya Revisi Undang-Undang (RUU) Terorisme menjadi perhatian bagi The Wahid Instititute. Sebab, belum rampungnya RUU tersebut lantaran disebut belum menyepakati terkait definisi terorisme.

Direktur Eksekutif The Wahid Instititute Yenny Wahid menilai, ada hal yang penting dari sekedar meributkan persoalan definisi terorisme.

“Menurut saya bukan definisi yang penting tapi pembagian kewenangan instansi apa melakukan apa,” kata Yenny di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/18).

Putri presiden keempat Indonesia, Abdurahman Wahid ini menyatakan, dalam RUU tersebut, keterlibatan militer harus diatur secara rinci.

“Jadi TNI dilibatkan dalam bentuk apa dari pada kita berantem soal definisi lebih baik kita ngatur soal teknis institusi ini keterlibatan nya seperti apa untuk menghindari ekses-ekses negatif,” paparnya.

Kemudian, sambung Yenny, dalam RUU itu apakah sudah dimasukkan institusi mana yang menjadi leader dalam kondisi tertentu.

“Harus diperhatikan dari sekarang dalam bentuk penyusunan RUU jadi fungsi koordinasi nya harus jelas siapa yang jadi lini sektornya siapa melakukan apa lalu kalau TNI masuk dalam koondisi seperti apa? apakah ekses-ekses kebebasan masyarakat sipil itu bisa diatasi sepeti apa?,” pungkas Yenny.[far]

Bagikan Ini :