Politikus PKS Hidayat Nur Wahid/Net

telusur.co.id – Pemerintah diminta untuk memastikan adanya payung hukum dalam mengaktifkan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab). Tujuannya agar TNI tak dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menindak teroris.

Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/5/18).

“Sebaiknya diselesaikan dulu dari sisi payung hukum supaya tidak menghadirkan permasalah yang nanti malah akan menjerat masalah ini pada kondisi kondisi yang kontraproduktif, pelanggaran HAM dan lain sebagainya,” kata Hidayat.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini mendukung segala upaya pemerintah dalam mencegah ataupun menindak teroris. Namun, perlu diingat agar pemerintah dan aparat keamanan tak sampai menyalahgunakan kekuasaan.

“Payung hukum itu supaya tidak menghadirkan kesimpang siuran dan penggunaan wewenang yang berlebihan sehingga akan menghadirkan problema bagaimana terkait pemeberantasan terorisme,” kata dia.

Seperti diwartakan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengklaim jika Presiden Joko Widodo sudah merestui membentuk Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam menangani terorisme.

Menurut Moeldoko, Koopssusgab berada di bawah komando Panglima TNI. Pasalnya, pasukan elite antiteror ini berada di tiga matra TNI. [ipk]

Bagikan Ini :