telusur.co.id – Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, mendukung bila Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) kembali diaktifkan. Namun, dalam rangka memberantas terorisme, Koopsusgab harus dibawah kewenangan Polri.

“Kewenangannya (Koopsusgab) itu harus di bawah polisi karena tema besarnya penegakan hukum,” kata Hari di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (17/5/18).

Mantan Koordinator Kontras ini menyarankan, tugas dan wewenang Koopsusgab yang beranggotakan pasukan khusus dari tiga matra militer, itu dibuat dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Dia menduga, jika tugas TNI memberantas teroris tidak dibawah Polri, bisa terjadi penyalahgunaan wewenang.

“Ketika tentara yang lebih ke depan dan melakukan tindakan-tindakan, dia punya imunitas tersendiri. Peradilan militer, jadi nanti makin menunjukan ketidakadilan lagi,” tuntas Haris.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengklaim, jika Presiden Joko Widodo menyetujui pengaktifan kembali Koopsusgab TNI.

Koopsusgab ditujukan untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme. Satuan ini merupakan gabungan personel TNI dari seluruh satuan elite yang ada di TNI, baik matra darat, laut, maupun udara.[far]

Bagikan Ini :