Presiden RI Joko Widodo/Net

telusur.co.id – Presiden Joko Widodo telah mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam menangani terorisme.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Setara Institute Hendardi mendukung pengaktifan Koopssusgab sepanjang tetap patuh terhadap pasal 7 Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Presiden juga tak menyalahgunakan kekuasan dalam memerintah tim tiga matra militer tersebut.

“Dimana pelibatan TNI bersifat sementara dan merupakan last resort atau upaya terakhir dengan skema perbantuan terhadap Polri yang beroperasi dalam kerangka integrated criminal justice system,” kata dia kepada telusur.co.id, Kamis (17/5/18).

Hendardi mengingatkan, setiap pihak tak membuat interprestasi baru terkait dilibatkannya TNI dalam memberantas terorisme oleh presiden. Tujuannya agar tidak membuat kegaduhan baru dan mempertontonkan kesan kepanikan yang berlebihan oleh Indonesia.

Bagi Hendardi, perbantuan militer ini bisa dibenarkan jika situasi sudah diluar kapasitas Polri (beyond the police capacity).

Meski demikian, Hendardi menilai Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah bekerja optimal meringkus jejaring teroris dan telah menjalankan deradikalisasi.

“Jika membandingkan peristiwa yang terjadi dan peristiwa teror yang bisa dicegah, maka sesungguhnya Polri dan BNPT telah bekerja optimal,” kata dia.

Sebelumnya, Koopssusgab merupakan satuan TNI yang menanggulangi ancaman terorisme secara cepat seperti Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) Polri.

Satuan ini merupakan gabungan tiga matra TNI yang berasal dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI AD, Detasemen Jalamangkara TNI AL, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI AU. [ipk]

Bagikan Ini :