Oleh: Muchtar Effendi Harahap (Ketua Tim Studi NSEAS)

Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan Presiden Jokowi yakni bidang keuangan negara. Pada level Kementerian, sesungguhnya ada Kementerian Keuangan juga mengurus masalah-masalah keuangan negara. Kementerian ini dipimpin seorang Menteri sebagai Pembantu Presiden.

Studi evaluasi kritis ini untuk kondisi kinerja Jokowi urus keuangan negara, bukan Menteri Keuangan.

Untuk mengevaluasi kondisi kinerja Jokowi urus keuangan negara, bisa menggunakan janji-janji lisan kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 sebagai standar kriteria evaluasi. Diantaranya:

1. Tidak akan pernah berhutang dan meminjam uang keluar negeri.

2.Tidak akan menaikkan harga BBM.

3. Membangun E-government, E-budgeting, E-procurement, E-catalog, E-audit Kurang dari 2 Minggu.

4. Dana Rp 1,4 Miliar per Desa Setiap Tahun.

5. Memberikan gaji besar bagi para ahli asal Indonesia.

6. Menghapus subsidi BBM

Semua janji lisan di atas, kecuali menghapus subsidi BBM, tidak atau gagal dilaksanakan. Maka, kondisi kinerja Jokowi buruk. Ingkar janji.

Selanjutnya standar kriteria evaluasi kritis lain, adalah janji-janji tertulis kampanye Jokowi tertuang di dalam dokumen NAWA CITA. Antara lain:

1. Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional.

Masih perlu dibuktikan melalui data, fakta dan angka resmi Pemerintah seberapa jauh telah terealisasi.

2. Mereformasi tata hubungan keuangan pusat dan daerah dengan cara pengaturan kembali sistem distribusi keuangan nasional sehingga proses pembangunan tidak semata-mata mengikuti logika struktur pemerintahan, tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerah asimetris.

Belum ada bukti berupa data, fakta dan angka bahwa Pemerintahan Jokowi-JK telah merealisasikan rencana kegiatan ini.

3. Menata kembali pemekaran daerah dengan perubahan kebijakan DAU yang menjadi salah satu sebab mendorong pembentukan daerah otonom baru dan mengharuskan adanya pentahapan bagi pembentukan daerah otonom baru. Dalam realitas obyektif, sudah dihentikan implementasi kebijakan pembentukan daerah otonom baru.

Jadi, solusi Jokowi bukan pada DAU, tetapi kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru dan kini masih berlaku.

4. Mereformasi keuangan daerah dengan mendorong daerah untuk dapat melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) dan mengalokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik. Realitas obyektif menunjukkan sesungguhnya tidak ada usaha serius dan optimal Pemerintah untuk merealisasikan rencana kegiatan ini.

Masih ditemukan banyak daerah mengutamakan biaya rutin ketimbang pelayanan publik. Salah satu sebabnya, terbatasnya APBD.

5. Mendorong daerah mempunyai sumber-sumber keuangan memadai untuk membiayai urusan pemerintahan yang dilaksanakan. Sejauhmana sudah direalisasikan Pemerintah rencana kegiatan ini, kita masih menunggu laporan resmi Pemerintah.

6. Memfasilitasi daerah agar mampu mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel dgn berbasis kinerja. Seberapa banyak daerah telah difasilitasi Pemerintah sepanjang 3 tahun ini, belum ada data, fakta dan angka resmi dari Pemerintah.

7. Membangun kekuatan kapasitas fiskal negara melalui antara lain: merancang ulang lembaga pemungutan pajak berikut peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur perpajakan. Janji Jokowi ini menjadi rencana kegiatan dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019.

Rencana ini untuk memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu. Pemerintah juga telah mengajukan Rencana Revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Sudah juga dibentuk Panitia Kerja (Panja) di Komisi XI terkait RUU KUP ini.

Namun, pembahasan di Komisi XI terkait revisi UU KUP masih dalam tahap awal sehingga belum terlalu masuk ke materi. Terkesan Menkeu Sri Mulyani tidak mengutamakan rencana ini. Realitas obyektif menunjukkan pembahasan di DPR terhenti atau mangkrak. Diperkirakan, rencana ini akan gagal. Kinerja Jokowi buruk.

Standar kriteria evaluasi kritis kondisi kinerja Jokowi urus keuangan negara berikutnya bersumber dari RPJMN 2015-2019. Beberapa diantaranya:

1. Di akhir periode RPJMN, rasio penerimaan perpajakan ditargetkan 16 % PDB termasuk pajak daerah 1% PDB.

Realisasi penerimaan pajak 2015 Rp. 1.055,61 triliun. Angka ini mencapai hanya 81,5% dari Target dari APBN 2015. Tergolong buruk, gagal hampir 20%. Realisasi penerimaan pajak 2016 mencapai Rp 1.105 Triliun atau hanya 81,54% dari Target APBN 2016. Tidak ada perubahan signifikan dibandingkan penerimaan pajak 2015. Tergolong buruk, sudah tidak ada peningkatan berarti dan juga gagal hampir 20%.

Realisasi penerimaan pajak 2017 Rp. 1.211 Triliun atau 82,3% dari Target APBN-P 2017. Angka ini menunjukkan tidak ada kenaikan penerimaan pajak berarti karena masih mencapai Target 82,3%, tidak jauh beda dengan pencapaian target 2016, yakni 81,54%. Tergolong buruk, tidak ada peningkatan signifikan dan masih sekitar 20% gagal dari Target APBN.

Bagaimana tahun 2018 dan 2019 ? Jika tidak boleh diprediksi menurun, kemungkinan masih pada angka 80-85% dari Target APBN. Tidak mampu mendekati apalagi mencapai target. Tidak berjebih-lebihan prediksi bahwa kondisi kinerja Jokowi urus penerimaan pajak tergolong buruk.

Terkait rasio pajak terhadap PDB, pada 2015 tercatat mencapai sekitar 13% (27 Agustus 2015). Menurut Menkeu Sri Mulyani, penerimaan perpajakan terkumpul Rp.1.283.5 triliun sepanjang 2016, sementara target dalam APBN-P 2016 yakni Rp.1.539,2 triliun. Ia kecewa dengan hasil dicapai tersebut. Alih-alih ingin meningkatkan rasio pajak terhadap PDB, namun jumlah tersebut dianggap masih kecil jika dibandingkan dengan rasio PDB Indonesia.

“Kalau dihitung 10,5-10,6 persen, bahkan lebih rendah dari 11 persen,” kata Menkeu dalam konferensi pers di Jakarta, 3 Januari 2017.

Untuk 2017, rasio pajak terhadap PDB baru mencapai 10,8%. Menurut Menkeu Sri Mulyani, angka ini merupakan salah satu terendah di dunia. Bahkan juga rendah jika dibandingkan negara di Asia Tenggara yang rata-rata 15-16% dari PDB.

“Negara lain di ASEAN 15-16% dari PDB, berarti mereka mampu memiliki anggaran lebih banyak dgn kebijakan pembangunan, dan karena saya pernah kerja di Bank Dunia, di bawah 11% itu salah satu terendah,” ujar Sri Mulyani (23 November 2017).

Pajak rendah alarm bagi Pemerintah. Apalagi, di satu sisi rasio utang terhadap PDB terus membengkak.

2. PNBP ditargetkan terus meningkat dengan porsi pertambangan umum bertahap juga harus meningkat.

Kondisi sebelumnya era SBY (2014) PNBP mencapai Rp.398,6 triliun, kontribusi APBN 25,85%. Pada era Jokowi menurun, yakni 2015 hanya Rp. 253,7 triliun, kontribusi APBN 16,85%; 2016 relatif tetap Rp. 262,4 triliun, kontribusi APBN 16,81%; 2017 menurun lagi menjadi Rp. 250,0 triliun, kontribusi APBN 14,29%. Untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 era Jokowi, kondisi PNBP menurun, bahkan dibandingkan era SBY. Boleh dinilai, berdasarkan standar kriteria PNBP, kondisi kinerja Jokowi urus keuangan negara buruk.

3.Relokasi subsidi energi ke belanja produktif. Salah satunya, rasio subsidi energi turun dari 1,6% 2015 menjadi 0,6% 2019.

Kondisi 2014 era SBY, subsidi ke sektor energi Rp. 282,1 triliun (Rp.210,7 triliun subsidi BBM, dan Rp.71,4 triliun listrik. Pada 2014, subsidi BBM dianggarkan 22% dari APBN Rp. 1.842,5 triliun. International Energy Agency (IEA) mencatat, rasio subsidi energi terhadap PDB Indonesia 3% pada 2012 dan meningkat 3,4% pada 2014. Pada 2014 juga subsidi energi Indonesia Rp.350 triliun mencakup 19% dari total APBN.

Di era Jokowi, subsidi energi dipangkas 70 % lebih selama tiga tahun pertama. Pada 2015 subsidi energi di bawah Rp.100 triliun atau sekitar 1% dari PDB, menurun drastis dibandingkan tahun 2014 era SBY (3,4 %). Angka 1% ini melebih target 2015, yakni 1,6%. Tetapi, pada 2017, terjadi kenaikan subsidi. Semula anggaran subsidi enerji Rp 77,3 triliun, menaik menjadi Rp 103,1 triliun. Rasio subsidi enerji terhadap PDB masih diatas 1%, Bukannya menurun, malah meningkat. Tentu semakin jauh dari target rasio subsidi energi 2019, yakni 0,6%. Kita tunggu saja realisasi target 0,6% ini pada akhir 2019. Jika tidak tercapai, maka tidak salah jika ada penilaian kondisi kinerja Jokowi berdasarkan rasio subsidi energi terhadap PDB tergolong buruk.

4.Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran negara. Realisasi rencana kegiatan ini masih perlu mendapatkan data, fakta dan angka resmi Pemerintah. Sementara ini, sejumlah pengamat keuangan negara menilai, target capaian direncanakan banyak meleset dalam realisasi.

5.Peningkatan kualitas pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah.
Seberapa jauh kualitas dimaksud meningkat karena program atau kegiatan Pemerintah selama 3 tahun era Jokowi, masih perlu dipertanyakan bukti-bukti-nya dari Pemerintah.

6. Pencapaian kesinambungan fiskal.
Salah satunya, menjaga rasio utang pemerintah dibawah 30% dan terus menerus diperkirakan menjadi 20,0% 2019. Juga, menjaga defisit anggaran dibawah 3% dan 2019 menjadi 1,0% terhadap PDB.

Pada 2016 utang pemerintah Rp. 3.515,4 triliun. Pada akhir 2017 utang pemerintah Rp.3.938,7 triliun atau melonjak sebesar Rp.423,3 triliun dari 2016. Rasio utang terhadap PDB masih 29,2%. Total utang pemerintah saat ini Rp 4.180,61 triliun hingga April 2018. Jumlah ini melonjak Rp 44,22 triliun dibanding posisi Maret sebesar Rp 4.136,39.

Liputan6.com mencatat data APBN, (17/5/2018), utang pemerintah Indonesia per April ini Rp 4.180,61 triliun, terdiri dari pinjaman Rp 773,47 triliun dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.407,14 triliun. Rasio utang mencapai 29,24% dari PDB Indonesia.

Diperkirakan, ke depan utang pemerintah bertambah dan rasio terhadap PDB melompat dari angka 29,24% menjadi melebih 30%.

Target Pemerintah rasio utang terhadap PDB 20% pada 2019 bisa dinilai mustahil terjadi. Karena itu, tidak berlebih-lebihan jika ada penilaian berdasarkan standar kriteria rasio utang pemerintah ini kondisi kinerja Jokowi buruk.

Di lain pihak, defisit anggaran negara terhadap PDB hingga tahun 2017 masih di atas 2%. Defisit Anggaran pd 2017 mencapai 2,46 % terhadap PDB (https://m.cnnindonesia.com › ekonomi). Angka defisit anggaran 2017 ini dapat membuktikan, telah tercapai target (di bawah 3%). Kinerja Jokowi bagus. Namun, kita masih harus melihat realisasi 2019 dengan target 1% terhadap PDB. Mampukah Rezim Jokowi mencapai target 1% 2019 ?

Dapat disimpulkan, berdasarkan standar kriteria evaluasi janji-janji lisan, tertulis kampanye dan RPJMN 2015-2017, Tim Studi NSEAS menilai, kondisi kinerja Jokowi urus keuangan negara sepanjang 3 tahun ini tergolong buruk. Ada banyak target Jokowi gagal mencapai.

Diharapkan, Jokowi bisa merubah penilaian Tim Studi NSEAS ini menjadi baik untuk 1,5 tahun ke depan. Jokowi harus kerja keras dan menekan Kemenkeu untuk sungguh-sungguh konsisten dan konsekuen menjalankan janji-janji lisan dan tertulis kampanye Pilpres 2014 dan rencana kegiatan di dalam RPJMN 2015-2019 terkait urusan keuangan negara.

Bagikan Ini :