Foto: net

telusur.co.id – Undang-Undang Terorisme yang telah disahkan pada Jumat (25/5/18) oleh DPR dianggap memberi ruang yang luas bagi aparat TNI dalam menindak teroris.

Menyikapi hal itu Wakil ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha membantahnya. Menurut dia UU terorisme tak memberi ruang luas bagi TNI.

“Jadi salah besar anggapan seperti itu, karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini adalah domain daripada Polri,” ucap dia dalam keterangan tertilis, Sabtu, (26/5/18).

Satya juga menegaskan, fungsi TNI dalam Undang-Undang Terorisme di pasal 43 huruf i, sangat jelas peran TNI sebagai Bawah Kendali Operasi (BKO) membantu Polri. Sehingga, TNI tidak bisa begitu saja masuk menangani tindak pidana terorisme.

“Maka, mesti dipahami bahwa fungsi TNI dalam penindakan terorisme ini hanya BKO sehingga butuh Perpres,” Ungkap Satya.

Bukan itu saja, politisi Partai Golkar juga berharap dari Undang-Undang Antiteror yang baru disahkan ini proses penyelesaian tindak pidana terorisme bisa diperkuat dari mulai hulu sampai hilir.

“Hulunya yakni terintegrasinya fungsi-fungsi Intelijen, BAIS, BNPT dan BSSN. Hilirnya, di penindakan yang memungkinkan masuknya pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” ungkpanya lebih lanjut.

Berikut bunyi lengkap pasal 43 huruf i tersebut:

Peran Tentara Nasional Indonesia Pasal 43 huruf i (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. (2) Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden

Bagikan Ini :