telusur.co.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) khawatir pasal penyadapan dalam Undang-Undang Terorisme disalahgunakan oleh pihak berwajib. Sebab, penyadapan bisa dilakukan selama setahun.

“Ini potensial karena waktunya sangat panjang, walaupun itu dikatakan harus dipertanggungjawabkan oleh instansi terkait, atau sifatnya rahasia, tapi kan kalau orang nyadap dengan sifat kaya gitu dia bisa menerobos hak privasi orang. Bahkan, ini juga berpotensi melanggar HAM,” ujar Komisioner Komnas HAM Chorul Anam di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (26/5/18).

Choirul menilai, bila memang hanya mencari alat bukti, tak perlu penyadapan selama itu. Karena, bila terlalu lama, berpotensi menerobos hukum pidana.

“Orang jadi calon tersangka kapan jadi tersangkanya? Kapan dibawa ke pengadilan? Itu melanggar prinsip pidana,” tegasnya.

Oleh sebab itu, ia menyarankan, jika aparat menduga akan ada tersangka baru tindak pidana terorisme, baiknya membuat surat perintah penyidikan yang baru.

“Seharusnya kalau memang membutuhkan penguatan alat bukti cukup tujuh hari, ngapain satu tahun, kalau mau ada tersangka yang lain bikin surat perintah penyidikan baru,” tuntasnya. (ham)

Bagikan Ini :

1 KOMENTAR