Foto: net

telusur.co.id – Pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menyebut militer bisa menindak teroris mulai dari pencegahan hingga penindakan sendiri, menuai pro kontra di publik. Sebab, usai disahkanya RUU Terorisme peran militer tetap sebagai perbantuan pada Polri.

“Setelah Panglima TNI mengatakan kalau dia bisa melakukan operasi sendiri dari pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Padahal, leading sector dari pemberantasan terorisme itu BNPT,” kata Ketua Setara Institute Hendardi di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (26/5/18).

Hendardi menyarankan agar Presiden dalam membuat Perpres sesuai amanah UU terorisme, lebih jelas dan lugas. Terkhusus, frasa pelibatan TNI dalam aturan yang ada.

Tujuannya, lanjut Hendardi, agar tak ada saling mengkomandoi antara Polri dan militer. Apalagi, bila terjadi obuse of power dari TNI. “Tujuannya agar tak ada terjadi tarik-menarik. Ini yang jadi perhatian,” pungkasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkap TNI akan merumuskan draft Perpres tentang keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme sebagai amanat Revisi UU Terorisme. Draft Perpres tersebut akan mengacu pada Undang undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Dalam peraturan presiden drafnya nani kita yang bikin ya, kita semua mengacu pada UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 ya, tapi khusus pada OMSP (operasi militer selain perang) pada tindakan mengatasi tindakan terorisme,” ujar Hadi.

Dalam draft Perpres itu pihaknya akan menyusun bagaimana mekanisme pelibatan TNi mulai dari pencegahan, penindakan, pemulihan.  Ia mengungkap, Perpres akan merinci bagaimana mekanisme TNI menyusun operasi sendiri dalam penanggulangan terorisme di tiga fase tersebut. (ham)

Bagikan Ini :

1 KOMENTAR