telusur.co.id – Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendaway mengaku prihatin dengan semakin banyaknya korban gagal berangkat umrah.

“LPSK akan mendorong agar korban ini mendapatkan kompensasi dan restitusi,” ungkap Abdul Haris disela-sela diskusi kelompok Diskusi Aktual Ilmiah (Kedai) Bung Karno dengan tema “Apakah korban gagal berangkat umroh dapat perlindungan LPSK? Kepada wartawan, Senin.

Kendati begitu, ia mengakui masih ada kendala dalam mendapatkan kompensasi kepada korban karena tindak pidana penipuan belum termasuk dalam prioritas perlindungan di LPSK. “Sehingga hal ini kedepan akan menjadi perhatian untuk disesuaikan,” katanya.

Sedangkan dosen Hukum UBK, Azmi Syahputra menyatakan masyarakat sudah menjadi korban dalam rentang tahun 2017 hingga 2018 hampir 150.000 calon jamaah tidak dapat berangkat akibat tindak penipuan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara umroh dengan  total kerugian lebih dari 2 Triliun. “Ini adalah modus kejahatan baru atas nama bisnis ibadah,” katanya.

Dia melihat masalah ini tidak dapat dianggap sebagai penipuan biasa namun penipuan yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini adalah sebagai pintu masuk atau predicate crime untuk selanjutnya melakukan tindak pidana pencucian uang.

“Jadi, ini adalah ancaman sekaligus wujud kejahatan yang serius. Korbannya dapat tertekan secara psikologis, stres berkepanjangan ini sangat berbahaya. Negara harus hadir guna melindungi warganya.”

Pemerintah harus serius menangani hal ini khususnya Kementrian Agama harus lebih selektif mengeluarkan izin penyelenggra umroh, setidaknya segera lakukan pembenahan nyata pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalananan ibadah umroh.

Hal penting lagi dalam pengelolaan umroh ini bahwa harus ada sinergis antar lembaga dan departemen termasuk PPATK dapat melacak perputaran uang yang diperoleh  pengusaha dari jamaah umroh agar tidak disalahgunakan untuk investasi bodong atau pencucian uang.

“Termasuk  dimuatnya standard pelayanan minimal maupun batasan keberangkatan jamaah paling lama 3 sampai 6 bulan sejak uang diterima pengelola . Jika waktu tunggu 2 tahun untuk berangkat umroh itu terlalu lama bagi jamaah untuk menanti. Ini jadi celah dimana uang jàmaah dapat disalahgunakan oleh oknum pengusaha yang berniat curang yang akhirnya merugikan jamaah umroh seperti yang terjadi dengan korban penipuan saat ini,” tandasnya. (ham)

Bagikan Ini :