Net

telusur.co.id – Meski dihujat dunia sedemikian rupa, terkait serangan tentara Israel kepada rakyat Palestina, Pemerintah Israel justru akan membuat aturan yang melarang adanya pegambilan gambar, baik itu memfoto, atapun merekam aktivitas tentara mereka.

Pelarangan itu, nampaknya sebagai salah satu upaya untuk menghambat penyelidikan independen PBB, terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran lainnya oleh tentara Israel di jalur Gaza.

Rancangan itu diumumkan setelah Israel berencana membangun pemukiman baru di Tepi Barat, hanya beberapa hari setelah peristiwa di jalur Gaza yang menewaskan lebih dari 60 orang Palestina.

Parlemen Israel pada sidang Kamis lalu juga telah membahas RUU tersebut. Dalam pembahasannya, diusulkan hukuman penjara lima tahun bagi siapa saja yang memfilmkan, memfoto, dan atau merekam tentara mereka dalam menjalankan tugasnya.

Termasuk, bagi siapa saja yang mendistribusikan foto atau konten video di jejaring sosial atau di media.

Dengan adanya kebijakan ini, jelas akan menghambat kerja jurnalistik dan membatasi kebebasan pers.

Menurut anggota Knesset atau parlemen Israel, Robert Ilatov, sebagaimana dikutip dari teleSUR, Senin (26/5/18), tanggapan atas lahirnya UU itu sebagai jawaban terhadap ‘pelecehan’ terhadap tentara Israel yang beroperasi di perbatasan Jalur Gaza.

Catatan pengantar dari RUU itu berbunyi; “Selama bertahun-tahun, Negara Israel telah menyaksikan fenomena mengkhawatirkan dokumentasi tentara Israel. Ini dilakukan melalui video, stills, dan rekaman audio oleh organisasi anti-Israel dan pro-Palestina seperti B’Tselem, Machsom Watch Women, Breaking the Silence.”

RUU itu, menurut para pengamat, akan berfungsi sebagai alat yang berguna dalam menargetkan organisasi Israel dan Yahudi yang menentang pendudukan dan penganiayaan orang Palestina oleh anggota pasukan keamanan negara Israel.

Palestina sendiri, baru-baru ini menyerukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk melakukan penyelidikan terhadap apa yang digambarkan sebagai bukti, bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah mereka. [ipk]

Bagikan Ini :