Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa/Net

telusur.co.id – Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa, menganggap wajar bila anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengatakan akan mendukung LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan uji materi Perpres soal gaji BPIP, ke Mahkamah Agung (MA).

Desmond menilai, pernyataan Mahfud itu sangat tepat dilontarkannya dalam kapasitas sebagai ahli hukum tata negara.

“Ya pak Mahfud mengeluarkan statement seperti itu sebagai pakar hukum wajar dia mengeluarkan statement seperti itu. Tapi sebagai bagian dari sensitifitas seharunya beliau menolak gaji itu,” ujar Desmond J Mahesa kepada telusur.co.id di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/5/18).

Sebelumya, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 42 tahun 2018 tentang gaji dan tunjangan pejabat BPIP. Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan gaji sebesar Rp112.548.000 perbulan, masing-masing mendapatkan gaji sebesar Rp100.811.000. Ada delapan anggota BPIP. Mereka adalah Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya

Sedangkan, Kepala BPIP, Yudi Latief, mendapatkan gaji Rp76.500.000, Wakil Kepala BPIP Rp63.750.000, Deputi BPIP Rp51.000.000, Staf Khusus Rp36.500.000.

Desmond, yang juga Wakil Ketua III DPR menilai, bila Mahfud MD sensitif terkait penolakan publik pada Perpres itu, Ia tak hanya mendukung Uji Materi ke MA, namun membuktikan jika benar selama menjadi anggota dewan pengarah tak pernah menerima gaji.

“Jangan Sampai berlindung dibalik aspek hukum tetang sensitifitas masyarakat yang lagi susah,” tegas Desmond.

“Kalau dia sensitif terhadap respons masyarakat harusnya dia tidak terima, atau 50 juta saja gitu kan untuk transportasi,” tuntasnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD mendukung apabila ada masyarakat yang hendak menggugat Perpres Nomor 42 Tahun 2018 ke MA.

Mahfud mengatakan, selama ini pengarah dan pimpinan BPIP tidak pernah meminta atau mengurus gaji sebagaimana diatur dalam Perpres 24/2018 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 23 Mei lalu.

” Makanya, BPIP mengapreasi jika ada yg akan menguji Perpres itu ke MA seperti yang kabarnya akan dilakukan oleh MAKI. Silahkan diuji itu bagus, BPIP tak bisa ikut campur kepada pemerintah dan atau kepada MAKI,” tulis Mahfud dalam akun twitternya, @mohmahfdmd.[far]

Bagikan Ini :