Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Megawati Soekarnoputri. (Foto:Bambang Tri / telusur.co.id)

telusur.co.id – Megawati Soekarnoputri disarankan untuk fokus urus PDI Perjuangan. Sebab, Mega sendiri adalah Ketum PDIP, yang nantinya akan susah memisahkan antara kegiatan pembinaan ideologi pancasila dengan kepentingan partai.

Demikian disampaikan Ketua Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia, Andi Fajar Asti dalam keterangan kepada wartan, Senin malam (28/5/18).

“Sangat disayangkan juga karena megawati adalah ketua partai yang notabene sangat disibukkan dengan kegiatan politik,” kata Andi.

Selain itu, kata dia, akan tidak efektif jika memang Mega bekerja sebagai Ketua Dewan BPIP, kecuali memang digaji hanya untuk santai-santai.

Dirinya juga menyarankan agar sebaiknya BPIP bebas dari orang-orang partai. Karena, program BPIP sangat dekat dengan kerja kerja akademik.

“Kehadiran akademisi jauh lebih mampu bekerja maksimal. Faktanya, BPIP membutuhkan banyak tenaga profesional yang siap pakai turun kelapangan memenuhi undangan kedaerah-daerah dan kampus-kampus,” kata dia.

“Saya menilai, jauh lebih negarawan Megawati mundur dan memberi jabatan itu ke mereka yang bisa lebih fokus bekerja. Kemudian gaji yang begitu tinggi sebaiknya dipertimbangkan kembali untuk disesuaikan dengan psikologi masyarakat indonesia.”

Terkait gaji yang terbilang fantastis, dimana Mega menerima gaji sebesar Rp 112 juta lebih, dan anggotanya seperti Mahfud MD, Ma’ruf Amin, Tri Sutrisno, Said Aqil menerima Rp 100 juta lebih, sebaiknya dipakai untuk pengadaan tenaga profesional, sehingga undangan dari organisasi dan kampus bisa dihadiri.

“Sebagaimana pengalaman saya yang pernah undang BPIP tapi tidak satupun yang hadir dengan alasan tidak ada yang bisa di utus. Artinya ada miskin sumber daya di dalam BPIP itu sendiri,” kata dia.

Diketahui, Kabar gaji Megawati, Mahfud MD cs sebesar itu, sebagaimana tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 23 Mei lalu.

Berikut ini daftar gaji BPIP, seperti dokumen yang ada di setneg.go.id, Minggu malam (25/5/18);

1. Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
2. Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
3. Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
4. Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
5. Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
6. Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000

Sedangkan hak keuangan profesional unit bagi pengarah, Kerja Presiden, Kepala, Deputi, dan Tenaga Pembina Ideologi Pancasila, adalah;

1. Pengarah Rp 76.500.000,00
2. Kepala Rp 66.300.000,00
3. Deputi Rp 51.000.000,00
4. Tenaga Ahli Utama Rp 36.500.000,00
5. Tenaga Ahli Madya Rp 32.500.000,00
6. Tenaga Ahli Muda Rp 19.500.000,00

[ipk]

Bagikan Ini :