telusur.co.id- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP akan disahkan menjadi UU pada Agusutus, saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73.

Demikian disampaikan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo, di Kediamannya Kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (28/5/18).

“Pembahasan RUU KUHP sudah memasuki tahapan akhir. DPR bertekad mengesahkan RUU KUHP pada bulan Agustus mendatang. Ini akan menjadi kado terindah HUT kemerdekaan RI ke-73 bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Bamsoet, sapaan karibnya.

Pengesahan RUU KUHP, tutur politikus Golkat ini, akan menjadi dasar bagi pembangunan sistem hukum pidana Indonesia. Sebab, KUHP yang dipakai saat ini adalah produk atau warisan kolonial Belanda.

“Dengan disahkannya RUU KUHP maka kita telah sukses menjalankan misi dekolinisasi KUHP peninggalan kolonial. Dan, ini akan ada demokratisasi dan konsolidasi hukum pidana,” bebernya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, pembahasana RUU KUHP sudah dimulia sejak masa Orde Baru ditandai dengan dibentuknya Tim Pengkajin dalam melakukan pembaharuan terhadap KUHP.

“Setelah hampir empat dekade pembahasan, baru pada DPR periode 2014-2019 RUU KUHP bisa diselesaikan,” tuntasnya.[far]

Bagikan Ini :