telusur.co.id – Anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo mendukung sikap Presiden Jokowi Presiden yang mengatakan mantan narapidana kasus korupsi punya hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif.

“Kami sepakat dengan pandangan presiden bahwa Indonesia adalah ngara hukum maka dalam penyelanggaran negara harus taat hukum dan KPU adalah pelaksana UU sehingga KPU tidak bisa membuat norma baru yang tidak diatur dalam UU,” kata Firman saat dihubungi, Rabu (30/5/2018).

Politikus Golkar menuturkan, dalam konstitusi jelas WNI punya hak dicalonkan dan mencalonkan, punya hak memilih dan dipilih.

Apalagi, yang punya kewenangan untuk melarang WNI tidak boleh mencalonkan ketika hak politik warga negara dicabut oleh Pengadilan dan MK sudah menolak gugatan bahwa mantan narapidana pidana tidak boleh mancalonkan.

“Artinya keputusan MK final dan mengikat bagi semua pihak apalagi penyelenggara KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus taat bukan suka-suka karena arogansi kekuasaanya yang dikedepankan tetapi spirit dan semangat seluruh fraksi sepakat bahwa parpol tidak boleh mencalonkan mantan narapidana korupsi dan tidak perlu diatur dalam PKPU tetapi bisa dalam bentuk lain spt intruksi ke parpol bahwa tdk boleh mencalonkan mantan narapindana kurupsi dan kalau masih mencalonkan maka KPU bisa mengumumkan kepada publik pasti parpol akan berfikir ulang,” papar Firman.

Firman menilai sebagai pembuat UU, DPR dan Pemerintah tidak  boleh menabrak UU apalagi menabrak konstitusi. Apalagi, dalam rapat konsultasi beberapa waktu lalu Bawaslu juga sepakat dengan DPR dan Pemerintah bahwa larangan tersebut tidak perlu diatur dalam PKPU.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, mantan narapidana kasus korupsi punya hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. “Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik,” kata Jokowi di Jakarta, Selasa (29/5/2018). (ham)

Bagikan Ini :