telusur.co.id – Anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui bila mantan narapidana kasus korupsi punya hak untuk ikut jadi calon legislatif.

“Kami sepakat dengan pandangan bapak Presiden, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka, dalam penyelanggaran negara harus taat hukum dan KPU adalah pelaksana UU. Sehingga, KPU tidak bisa menbuat norma baru yang tidak diatur dalam UU,” kata Firman dalam keterangannya, Rabu (30/5/18).

Firman menambahkan, konstitusi Indonesia dengan tegas menjelaskan, WNI punya hak dicalonkan dan mencalonkan, punya hak memilih dan dipilih

Apalagi, kewenangan untuk melarang WNI tidak boleh mencalonkan ketika hak politik warga negara dicabut oleh Pengadilan, MK sudah menolak gugatan bahwa mantan narapidana pidana tidak boleh mancalonkan.

“Artinya, keputusan MK final dan mengikat bagi semua pihak apalagi penyelenggara KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus taat bukan suka-suka karena arogansi kekuasaanya,” tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, mantan narapidana kasus korupsi punya hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif.

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi rencana Komisi Pemilihan Umum melarang mantan napi korupsi untuk menjadi caleg dalam Pemilu 2019.

“Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik,” kata Jokowi di Jakarta, Selasa (29/5/18).

Jokowi mengatakan, konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan napi kasus korupsi.

Jokowi mengakui adalah wilayah KPU untuk membuat aturan. Namun, Jokowi menyarankan agar KPU melakukan telaah lagi. Niat KPU melarang mantan napi kasus korupsi untuk menjadi caleg ini juga sebelumnya mendapat penolakan dari DPR, Kementerian Dalam Negeri hingga Bawaslu.[far]

Bagikan Ini :