Margarito/Net

telusur.co.id – Pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif (Caleg) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dinilai tak mempunyai asalan yang cukup. Bahkan, larangan KPU disebut mengada-ada.

Demikian diutarakan pakar hukum Tata Negara Margarito Kamis di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/18).

“PKPU itu sangat mengada-ngada. Ini supaya heboh lagi berita ini. Jangan-jangan ini cara mereka supaya mengalihkan kita tidak berpikir bahwa dollar ini sudah mulai mencekik kita,” tambahnya.

Dijelaskan Margarito, KPU seharusnya mencari cara lain, karena dalam Undang Undang Dasar (UUD)1945 dengan jelas menyatakan semua warga negara memiliki hak yang sama.

“Lebih baik ini dihentikan, ini sampah, hentikan ini,” kata dia.

Akademisi Universitas Chairun Ternate, Maluku Utara, ini menambahkan, bila KPU ngotot dengan keinginan agar eks koruptor dilarang jadi caleg, lebih baik Undang-Undang Pemilu-nya yang direvisi.

“KPU tidak punya kewenangan untuk mengatur ini, membuat isu ini. Ini isu yang tempatnya ada di UU bukan di PKPU ,” tuntas dia.[far]

Bagikan Ini :